MAYVIZA, LIZA (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP NORMA HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_LIZA MAYVIZA_200510328.pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK_LIZA MAYVIZA_200510328.pdf Download (12kB)
	Text BAB I_LIZA MAYVIZA_200510328.pdf Download (267kB)
	Text DAPUS_LIZA MAYVIZA_200510328.pdf Download (152kB)
	Text SKRIPSI_LIZA MAYVIZA_200510328.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)

Abstract

Perkembangan teknologi memudahkan distribusi musik secara digital, namun juga meningkatkan pelanggaran hak cipta. Secara normatif, perlindungan telah diatur melalui UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, UU ITE, dan konvensi internasional. Namun secara faktual, pelanggaran masih marak terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu atas perbuatan melawan hukum, serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pelanggaran hak cipta musik dan lagu di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Hak cipta meliputi hak moral (Pasal 5) dan hak ekonomi (Pasal 9), sehingga tindakan tanpa izin seperti plagiarisme, pembajakan, pemalsuan, bootlegging, atau pemanfaatan komersial tanpa pembayaran royalti dianggap pelanggaran. Sanksinya diatur dalam Pasal 113 UUHC 2014 dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp4 miliar. Namun, sejak Pasal 120, pelanggaran hak cipta termasuk delik aduan sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada laporan. Perlindungan hukum pidana bersifat preventif dan represif, serta merupakan lex specialis yang mengesampingkan ketentuan pidana umum dalam KUHP, didukung oleh PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan kesadaran hukum mengenai perlindungan hak cipta bagi masyarakat dan pelaku industri musik, serta mempermudah akses pelaporan pelanggaran melalui platform online. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum harus diperkuat melalui pelatihan khusus terkait hak cipta dan teknologi digital. Sanksi terhadap pelanggar perlu ditegakkan dengan tegas untuk memberikan efek jera, dan sistem pengelolaan royalti harus dievaluasi dan dikembangkan agar lebih transparan dan efisien, sehingga pencipta dapat menerima kompensasi yang adil. Kata Kunci: Norma, Pelanggaran, Hak Cipta, Musik dan Lagu

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	LIZA MAYVIZA
Date Deposited:	18 Sep 2025 06:44
Last Modified:	18 Sep 2025 06:44
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15647

Actions (login required)

View Item