NURHALISA, NURHALISA (2025) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (311kB)
	Text ringkasan.pdf Download (342kB)
	Text bab 1.pdf Download (456kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (316kB)
	Text NURHALISA -210510021 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Transaksi jual beli online merupakan salah satu satu transaksi yang berkembang sangat pesat dilakukan melalui media elektronik yang artinya tidak bertatap muka/tidak langsung. Hal ini menyebabkan tidak sedikit konsumen melakukan kecurangan seperti pada barang yang telah di beli dengan sistem Cash On Delevery yang di mana konsumen memesan barang dengan tidak beritikad baik atau secara tidak serius. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kerugian ketika barang nya di pesan dengan iseng dan tidak serius sehingga ketika barang di antar konsumen malah membuat alasan seolah olah tidak sengaja memesan atau alasan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sangat diperlukan agar pelaku usaaha mendapatkan hak dan pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) , bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur transaksi e-commerce dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan dalam transaksi e-commerce harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Namun, pada transaksi jual beli online ini sering kali konsumen tidak melaksanakan itikad baik itu. Maka diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan peraturan yang secara khusus untuk mengatur transaksi e- commerce dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Diharapkan kepada penegak hukum di perlukan pembaharuan peraturan yang membahas lebih detail atau secra spesifik menganai transaksi cash on delevery. Walaupun dengan adanya peraturan mentri komunikasi dsn digital (komdigi) no 8 tahun 2025 tentang layanan pos komersial namun aturan tersebut belum spesifik mengatur tentang transaksi cash on delivery. Sehingga di perlukan aturan yang lebih detail untuk mendukung transaksi ini agar pelaku usaha dapat lebih terlindungi.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NURHALISA NURHALISA
Date Deposited:	04 Sep 2025 06:38
Last Modified:	04 Sep 2025 06:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14973

Actions (login required)

View Item