Zahra, Alya Novyandini (2025) penyelesaian Sengketa Pembebasan Tanah Untuk Jalan Tol Tebing Tinggi-Indra Pura (Studi Penelitian di Kecamatan Tebing Sahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text SKRIPSI_ALYA_COVER.pdf Download (38kB)
	Text SKRIPSI_ALYA_ABSTRAK.pdf Download (17kB)
	Text SKRIPSI_ALYA_BAB I.pdf Download (194kB)
	Text SKRIPSI_ALYA_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (229kB)
	Text SKRIPSI_ALYA.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa pertanahan yang diatur dalam Pasal UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur penyelesaian sengketa tentang kepentingan umum, dan PERMEN No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur tata ruang dan ketentuan harga yang diberikan. Pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol mengklaim bahwa harga ganti kerugian tanah yang diberikan pihak jalan tol tidak sesuai dengan harga yang diberikan pada setiap pemilik tanah hal tersebut memicu berkembangnya konflik antara para pemilik tanah dan pihak jalan tol. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah, hambatan, dan serta upaya penyelesaian hukum diberikan oleh pemerintah terhadap lahan yang terkena proyek jalan tol, bedasarkan perundang-undangan Indonesia terhadap pemberian penyelesaian sengketa tanah dalam kasus jalan tol. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, dengan pendekatan kasus yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer dan data sekunder melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah, mediasi, hingga gugatan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa pembebasan tanah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya yang mengatur pembangunan dan pengelolaan jalan tol, Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta hambatan administratif dalam proses penilaian tanah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak awal, transparansi dalam penentuan nilai ganti rugi melalui tim independen, serta pendampingan hukum bagi warga terdampak. Saran dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses pembebasan tanah dan meminimalkan potensi konflik di masa depan. Hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, para pejabat, dan aparat dalam mengelola konflik pembebasan tanah, khususnya untuk proyek infrastruktur strategis.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Alya Novyandini Zahra
Date Deposited:	04 Sep 2025 04:21
Last Modified:	04 Sep 2025 04:21
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/14966

Actions (login required)

View Item