DELPYRA, HANNY (2025) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Penelitian di Aceh Utara). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Hanny Delpyra.pdf Download (86kB)
	Text Abstrak Hanny delpyra.pdf Download (196kB)
	Text BAB I Hanny Delpyra.pdf Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Hanny delpyra.pdf Download (184kB)
	Text TESIS HANNY.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 52 yang mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diluar pengadilan. Namun realitanya peran tersebut belum maksimal karena terkendala dari segi anggaran, fasilitas, sumber daya manusia, dan aturan yang menyebabkan belum efektifnya peran BPSK di Kabupaten Aceh Utara. Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Aceh Utara dalam upaya mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Manfaat dalam penelitian ini adalah menambah khasanah keilmuan dan diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan Undang Undang dan studi kasus, penelitian ini bersifat prespektif berlokasi di Aceh Utara, sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif. Penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Aceh Utara penyelesaian sengketa di BPSK Kabupaten Aceh Utara terdiri atas tahap pengajuan permohonan dan persidangan secara mediasi atau atau arbitrase dengan batas waktu maksimal 21 hari. BPSK Aceh Utara memiliki kendala dalam penyelesaian sengketa berupa faktor aturan hukum yang lemah, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, minimnya kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasarana. Sehingga hal tersebut menghambat keefektifan BPSK Aceh Utara dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memperhatikan kepada BPSK Aceh Utara untuk membangun sinergi dalam rangka mewujudkan BPSK yang ideal. Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan akan terwujud adanya dukungan yang solid terhadap lembaga ini berupa dukungan finansial, dukungan fasilitas, dukungan pelatihan, dukungan insfrastruktur, adanya sosialisasi yang baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Hanny Delpyra
Date Deposited:	28 May 2025 04:14
Last Modified:	28 May 2025 04:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11775

Actions (login required)

View Item