Murdavutri, Beby (2025) HUBUNGAN HUKUM SHOPEE DENGAN PENGGUNA SHOPEE TUNDA BAYAR (PAYLATER) YANG MELAKUKAN WANPRESTASI (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text abstrak.pdf Download (196kB)
	Text Bab I.pdf Download (367kB)
	Text cover.pdf Download (122kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (226kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pengguna SPaylater dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian secara mengangsur sesuai periode cicilan yang dipilih sebelumnya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran pengguna dikenakan denda 5% perbulan, tapi sanksi ini belum memberikan efek jera atau merugikan pengguna SPaylater. Dasar hukum perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian dasar hukum wanprestasi juga telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum serta tanggung jawab pengguna SPaylater terhadap pihak Shopee dalam pembayaran SPaylater di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini menggunakan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (field research) dan penelitian dokumen/literatur (liberary research). Alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan 4 tahap : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian bahwa hubungan hukum antara pengguna dengan pihak Shopee dalam pembayaran Paylater di Kota Lhokseumawe merupakan hubungan hukum yang pada dasarnya lahir karena adanya perjanjian kredit. Tanggung jawab pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe kepada pihak Shopee yaitu dengan melakukan pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi yang dituntut oleh pihak Shopee berupa somasi peringatan untuk segera membayarkan tagihan dan harus bertanggung jawab untuk membayar biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan hingga selesai. Jika tidak pengguna akan mendapatkan pembatasan akses fungsi di aplikasi, penggunaan Voucher Shopee, peringkat kredit di SLIK, dan akan mempengaruhi penilaian BI Cheking serta akun Spaylater pengguna dibatasi. Diharapkan kepada pengguna lebih teliti sebelum menyetujui perjanjian kredit agar dapat mengukur kemampuan dan memahami hubungan hukum, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum. Diharapkan kepada pihak Shopee dan PT. Commerce Finance lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe untuk mencegah wanprestasi dan memastikan pengguna melunasi tagihannya. Kata Kunci : Hubungan Hukum, Shopee Paylater (SPaylater), Wanprestasi. SPaylater users can purchase goods first and pay for them later in installments according to the previously selected installment period. If there is a delay in payment, users are subject to a fine of 5% per month, but this sanction has not had a deterrent effect or is detrimental to SPaylater users. The legal basis for agreements is regulated in Article 1313 of the Civil Code which states "An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people". Then the legal basis for default has also been regulated in Article 1238 of the Civil Code which states "The debtor is declared negligent with a warrant, or with a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, namely if this agreement results in the debtor being deemed to be in default after the specified time has passed." The purpose of this research is to explain and analyze the legal relationship and responsibilities of SPaylater users towards Shopee in SPaylater payments in Lhokseumawe City. The research method uses empirical juridical research or often called sociological juridical research. This research approach uses laws and a case approach. Data collection techniques using field research and document/literature research (liberary research). Data collection tools are literature study and interviews. Data analysis was carried out in 4 stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the legal relationship between users and Shopee in Paylater payments in Lhokseumawe City is a legal relationship that is basically born because of a credit agreement. The responsibility of SPaylater users in Lhokseumawe City to Shopee is to fulfill achievements. Fulfillment of the achievements required by Shopee takes the form of a warning summons to immediately pay the bill and must be responsible for paying a late fee of 5% per month until completion. Otherwise the user will experience restrictions on access to functions in the application, use of Shopee Vouchers, credit rating on SLIK, and will affect the BI Cheking assessment and the user's Spaylater account will be restricted. Users are expected to be more careful before agreeing to a credit agreement so they can measure their capabilities and understand legal relationships, rights, obligations and legal consequences. It is hoped that Shopee and PT. Commerce Finance is more firm in providing sanctions for SPaylater users in Lhokseumawe City to prevent defaults and ensure users pay their bills. Keywords: Legal Relations, Shopee Paylater (Paylater), Default.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Beby Murdavutri
Date Deposited:	26 Feb 2025 08:32
Last Modified:	26 Feb 2025 08:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/10396

Actions (login required)

View Item