IRHAM, IRHAM (2017) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI TERDAKWA YANG DIVONIS BEBAS OLEH PENGADILAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text SKRIPSI IRHAM-1.pdf Download (18kB)
	Text SKRIPSI IRHAM-4-5.pdf Download (11kB)
	Text SKRIPSI IRHAM-10-17.pdf Download (36kB)
	Text SKRIPSI IRHAM-68-70.pdf Download (19kB)
	Text SKRIPSI IRHAM.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)

Abstract

IRHAM 100510129 RINGKASAN ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUNTUTAN GANTI RUGI TERDAKWA YANG DIVONIS BEBAS OLEH PENGADILAN Undang-undang sudah menjamin tetang hak terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dapat melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Negara, sering kali ini terabaikan oleh terdakwa yang divonis bebas yang pada kenyataannya dirugikan. Ini sangat di sayangkan dikarenakan hak terdakwa yang divonis bebas tidak didapatkan dengan baik oleh karena keengganan terdakwa dalam menuntut haknya, ini bukanlah tidak beralasan, oleh karena proses penuntutan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan berbelit-belit. Penelitian ini mencakup dua permasalahan yakni bagaimanakah proses ganti rugi terhadap terdakwa yang di vonis bebas oleh pengadilan, dan kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses ganti kerugian oleh terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan pertama-tama, setelah terdakwa yang diadili dijatuhi putusan bebas dengan amar putusan yang berbunyi “membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan”, maka ia berhak untuk menjalankan proses tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, penuntutan ganti kerugian terhitung sejak hari amar putusan dibacakan dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan, permohonan gugatan ganti kerugian oleh tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya diajukan kepada pengadilan guna di proses di persidangan. Sidang gugatan di ketuai oleh hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi oleh tersangka yang dikenakan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara, yaitu kendala ketidaktahuan, kendala budaya, kendala birokrasi, kendala status di hadapan hukum, kendala untung dan rugi, kendala undang-undang yang mengatur dan terakhir kendala psikologis. Diharapkan terhadap kendala terdakwa yang divonis bebas oleh pengadilan dalam menuntut ganti kerugian haruslah benar-benar disikapi oleh negara dan penegak hukum khususnya penyidik agar lebih profesional dan bijak dalam menangani kasus, harus benar-benar tepat dalam menentukan status pelaku kejahatan sebagai tersangka, karena hal ini menyangkut hak dan kerugian tersangka yang tidak bersalah. Diharapkan kepada pemerintah agar mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya terhadap terdakwa yang divonis bebas, bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang dan berhak mendapatkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka sesuai amanat Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Irham Irham
Date Deposited:	23 Dec 2024 06:13
Last Modified:	23 Dec 2024 06:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8880

Actions (login required)

View Item