Fitri, Deas Billani (2024) IMPLEMENTASI QANUN NO 13 TAHUN 2009 DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI DESA PELITA SAGOP JAYA KECAMATAN INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SKRIPSI_DEAS BILLANI FITRI_200210053[3].pdf Download (18kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI_DEAS BILLANI FITRI_200210053[2].pdf Download (16kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI_DEAS BILLANI FITRI_200210053[6].pdf Download (146kB)
	Text DAPUS SKRIPSI_DEAS BILLANI FITRI_200210053[2].pdf Download (78kB)
	Text SKRIPSI_DEAS BILLANI FITRI_200210053[2].pdf Restricted to Registered users only Download (85MB)

Abstract

Implementasidalam kebijakan publik, merupakan proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini membahas implementasi Qanun No. 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Desa Pelita Sagop Jaya, Kabupaten Aceh Timur, yang berfokus pada upaya mitigasi banjir. Fenomena yang diamati adalah masih terjadinya banjir secara berulang di desa tersebut, meskipun Qanun tersebut telah diberlakukan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun tersebut dengan menguji tiga aspek utama, yaitu: komunikasi dalam persiapan mitigasi, ketersediaan sumber daya, dan disposisi pemerintah terhadap pembangunan tanggul.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, termasuk aparatur desa, masyarakat, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperkuat data dan analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya komunikasi yang dilakukan oleh BPBD, meskipun sudah dilakukan, belum berjalan secara efektif karena rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya detail informasi, dan keterbatasan jangkauan penyebaran informasi. Ketersediaan sumber daya, baik personil, peralatan, maupun anggaran, masih sangat minim, sehingga menghambat pelaksanaan program mitigasi. Disposisi pemerintah daerah terhadap pembangunan tanggul juga belum menunjukkan dukungan yang kuat, sehingga pembangunan tanggul permanen belum terealisasi.Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi bencana. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan efektivitas komunikasi melalui pengembangan program sosialisasi yang lebih partisipatif dan informatif. Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen yang lebih konkret terhadap pembangunan tanggul sebagai upaya mitigasi jangka panjang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Billani Fitri Deas
Date Deposited:	20 Dec 2024 01:52
Last Modified:	20 Dec 2024 01:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8838

Actions (login required)

View Item