Wahyudi, Rudi (2024) Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan PN Lhokseumawe No. 35/Pid.Sus/2022/PN. Lsm. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Rudi Wahyudi_217410102007_Cover.pdf Download (52kB)
	Text Rudi Wahyudi_217410102007_Abstrak.pdf Download (96kB)
	Text Rudi Wahyudi_217410102007_Bab I.pdf Download (364kB)
	Text Rudi Wahyudi_217410102007_Daftar Pustaka.pdf Download (289kB)
	Text Rudi Wahyudi_217410102007_Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pengguna Faktur Pajak Fiktif Dalam Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan PN Lhokseumawe).pdf Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Kasus penyalahgunaan faktur pajak yang dilakukan oleh PT. Putra Mandiri merupakan sederetan kasus penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium telah diakukan terhadap PT. Putra Mandiri melalui putusan majelis hakim PN Lhokseumawe nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm, dimana direktur perusahaan dijatuhi vonis pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melanggar ketentuan perpajakan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kontribusi pajak dalam menopang pembiayaan negara setiap tahun dituntut terus mengalami peningkatan sementara maraknya kasus faktur pajak fiiktiif oleih korporasii berpotensi menggerus pendapatan negara, beragam putusan terhadap korporasi pelaku yang diminta pertanggungjawaban pidana disebabkan tidak ada aturan eksplisit dalam ketentuan umum perpajakan yang menyatakan bahwa korporasi sebagai pelaku dan subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan multi penafsiran atas doktrin atau teori pertanggungjawaban pidana, hal ini menyebabkan proses penegakan hukum belum menjadi detterent effect dan belum mampu memenuhi prinsip keadilan korektif sebagaimana dimaksud oleh Aristoteles dalam rangka mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Data yang digunakan adalah data sekunder, Analisa data dilakukan secara preskriptif dan interpretative terhadap putusan nomor 35/Piid.Sus/2022/PN.Lsm guna memberikan gambaran yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan menemukan formula ideal penegakan hukum terhadap korporasi pengguna faktur pajak fiktif dalam tindak pidana perpajakan. Hasil penelitian dan pembahasan atas putusan nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Lsm yang menempatkan Direktur PT. Putra Mandiri yang dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi atas kasus penggunaan faktur pajak fiktif, pertanggungjawaban pidananya menggunakan teori vicarious liability, dimana pertanggungjawaban pidana korporasinya dibebankan kepada pengurus atau yang mewakili dan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. PEiR-028/AJA/10/2014, berbeda dengan Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020./PN.Jkt Brt yang menempatkan PT. GSG sebagai korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pendekatan Identification Theory. Penegakan hukum pidana perpajakan atas korporasi pengguna faktur pajak fiktif mengedepankan asas ultimum remedium melalui serangkaian kegiatan mulai dari proses pemeriksaan bukti permulaan yang dilanjutkan dengan tahapan penyidikan oleh penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan pelimpahan tersangka kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan hingga keluarnya putusan pengadilan Kata kunci: Korporasi, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, faktur pajak fiktif

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Rudi Wahyudi
Date Deposited:	21 Feb 2024 06:13
Last Modified:	21 Feb 2024 06:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/883

Actions (login required)

View Item