Iklimanisa, Iklimanisa (2024) IMPLEMENTASI PRINSIP NON-REFOULEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SKRIPSI SIDANG NISA kiwkiw[1].pdf Download (119kB)
	Text ABSTRAK SKRIPSI SIDANG NISA kiwkiw[1].pdf Download (98kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI SIDANG NISA kiwkiw[1].pdf Download (225kB)
	Text DAPUS SKRIPSI SIDANG NISA kiwkiw[1].pdf Download (260kB)
	Text SKRIPSI SIDANG NISA kiwkiw[2].pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Prinsip non-refoulement diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dalam Pasal 33, yaitu: Prinsip non-refoulement adalah prinsip yang mengatur tentang tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana hidup dan kebebasannya terancam karena ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial atau opini politik. Namun pada kenyataannya pernah terjadi penolakan pengungsi Rohingya di Aceh. Saat ini sudah 19 aksi penolakan pengungsi Rohingya di berbagai wilayah di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi prinsip non-refoulement terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui kegiatan kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan yang terdiri dari dokumentasi, observasi dan wawancara (interview). Lokasi penelitian di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya di Aceh kurang efektif karena adanya penolakan pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Yaitu sumber dana untuk pembiayaan pengungsi dan kapasitas penampungan terbatas dan kecemburuan sosial masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya serta Aceh merupakan wilayah transit bagi para pengungsi untuk sampai ke negara tujuan mereka. Kendala dalam menerapkan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya di Aceh yaitu tidak ada peraturan khusus yang mengatur penanganan pengungsi dan juga organisasi dan instansi-instansi penanganan pengungsi yang terbatas serta nilai budaya lokal yang berubah seiring bertambahnya pengungsi sehingga masyarakat Aceh sudah enggan menerima pengungsi Rohingya. Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan sosialisasi dengan masyarakat berhubungan dengan pengungsi dan solusi terkait pendanaan serta pertahanan daerah yang berhubungan dengan politik. Dan membuat peraturan khusus tentang penananganan pengungsi atau meratifikasi Konvensi Pengungsi dan memberikan layanan bantuan yang dibutuhkan kepada lembaga penanganan pengungsi untuk serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal di Aceh.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Iklima nisa
Date Deposited:	19 Dec 2024 07:41
Last Modified:	19 Dec 2024 07:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8823

Actions (login required)

View Item