Bukhari, Bukhari (2024) ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN OLEH HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text TESIS_ Bukhari-1.pdf Download (217kB)
	Text TESIS_ Bukhari-5-6.pdf Download (343kB)
	Text TESIS_ Bukhari-14-47.pdf Download (333kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (421kB)
	Text TESIS_ Bukhari.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

UU No. 16 Tahun 2019 mengatur usia nikah bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun setelah berlakunya UU tersebut, perkara dispensasi nikah semakin meningkat bahkan sepanjang Tahun 2020-2022 perkara dispensasi nikah yang masuk ke Mahkamah Syar‟iyah Sigli berjumlah 356 perkara dan 349 perkara dispensasi nikah dikabulkan. Banyaknya permohonan dispensasi yang dikabulkan secara tidak langsung menyebabkan perkawinan anak dibawah umur semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis penyebab terjadi peningkatan perkara dispensasi perkawinan setelah adanya UU No. 16 Tahun 2019. (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar‟iyah Sigli. (3) menganalisis akibat hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar‟iyah Sigli. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat preskriptif dengan lokasi penelitian di Mahkamah Syar‟iyah Sigli. Populasi penelitian mencakup pihak terkait kasus dispensasi perkawinan, dengan sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan fokus pada 3 perkara dispensasi sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dan data dianalisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian, 1) Penyebab peningkatan perkara dispensasi perkawinan setelah UU No. 16 Tahun 2019 meliputi faktor ekonomi, kekhawatiran akan pelanggaran Norma agama, dan keinginan untuk menjaga reputasi/marwah. 2) Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan adalah untuk mencegah fitnah, kepatuhan Agama, kesiapan menjadi istri, dan kemaslahatan. Adapun pertimbangan hakim menolak permohonan karena tidak ada alasan mendesak dan demi menjaga kepentingan anak 3) Akibat hukum dari dispensasi perkawinan yaitu hak melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, serta tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anak. Penolakan dispensasi berarti tidak dapat melangsungkan perkawinan secara sah, tanpa pengakuan negara, dan tanpa pencatatan di KUA. Disarankan dilakukan sosialisasi UU, edukasi masyarakat, pertimbangan holistik hakim, serta monitoring dan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan keputusan dispensasi kawin. Kata kunci : pemberian dispensasi nikah, hakim, Mahkamah Syar’iyah.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	bukhari bukhari bukhari
Date Deposited:	19 Dec 2024 02:35
Last Modified:	19 Dec 2024 02:35
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8815

Actions (login required)

View Item