Khairunnisa, Izmi (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI PENELITIAN DI DESA BLANG PULO, KECAMATAN MUARA SATU, KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (47kB)
	Text Abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Bab I.pdf Download (412kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (310kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Evolusi hukum di Indonesia bertujuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan norma hukum yang berlaku. Namun demikian, muncul trend yang meresahkan seperti maraknya aksi main hakim sendiri (eigenrichting) yang berasal dari ketidakpuasan yang meluas terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil. Insiden di Desa Blang Pulo menjadi contoh pergeseran ini, yang menunjukkan adanya kecenderungan yang mengganggu diantara individu untuk menggunakan kekerasan fisik sebagai cara menyelesaikan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan eigenrichting dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di Desa Blang Pulo. Eigenrichting dalam hukum dapat dikenakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kekerasan secara bersama�sama terhadap orang atau barang, pasal 351 tentang penganiayaan dan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan bersifat deskriptif yang menggunakan metode pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara secara mendalam sebagai teknik utama serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, maraknya aksi main hakim sendiri dapat dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Banyak warga yang menilai sistem hukum lamban dan tidak adil, ditambah dengan pemahaman yang terbatas terhadap asas hukum. Akibatnya, masyarakat memilih untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus ini pihak Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta berupaya menerapkan restorative justice. Untuk mengatasi masalah mendesak ini, sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, di samping melaksanakan inisiatif pendidikan hukum berkelanjutan bagi masyarakat. Disarankan agar pemerintah melaksanakan kebijakan sosialisasi yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Inisiatif semacam itu akan secara signifikan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Eigenrichting, Pelaku Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Izmi Khairunnisa
Date Deposited:	13 Dec 2024 04:15
Last Modified:	13 Dec 2024 04:15
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8729

Actions (login required)

View Item