Rejeki, Satria (2024) PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYARIAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi penelitian Gampong Tingkem, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Skripsi Satria.pdf Download (12kB)
	Text Abstrak Skripsi Satria.pdf Download (186kB)
	Text Bab 1 Skripsi Satria.pdf Download (231kB)
	Text Daftar Pustaka Satria.pdf Download (172kB)
	Text Skripsi Satria Full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hukum perceraian di luar Mahkamah Syariah di jelaskan dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. sistem perceraian di luar Mahkamah Syariah ini masih memiliki permasalahan, yang mana dalam undang- undang nomor 1 Tahun 1974 sudah di amanatkan bahwa perceraian di luar Mahkamah Syariah di anggap tidak sah, Dan sesuai juga dengan isi kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 namun di salah satu Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai di luar Mahkamah Syariah, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab dari terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syariah dan bagaimana penanggulanganya di Gampong Tingkem Asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syariah dan bagaimana kebijakan atau penangulanganya di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan makar uang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar- benar berlaku di dalam kenyataan hidup. Berdasarkan hasil penelitian yaitu perceraian di luar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terjadi karena berbagai faktor terutama dari segi biaya perkara, tidak adannya sosialisasi hukum tentang undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan dan karena jarak ke Mahkamah Syariah jauh. Dan penangulanganya Aparat Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu mencegah perceraian dengan mediasi, melakukan penyuluhan Hukum (Sosialisasi Hukum) dan memfasilitasi sampai ke Mahkamah Syariah. Disarankan kepada setiap orang yang ingin bercerai maka alangkah baiknya dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke mahkamah syariah dan kepada Aparatur Gampong Tingkem Asli hendaklah sering dilakukan kegiatan sosialisasi hukum tentang perkawinan dan perceraian yang berpedoman sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	mr Rejeki Satria
Date Deposited:	11 Dec 2024 08:29
Last Modified:	11 Dec 2024 08:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8615

Actions (login required)

View Item