MUKTARUDIN, MUKTARUDIN (2024) Penyitaan Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text MUKTARUDIN_217410102029_Cover.pdf Download (28kB)
	Text MUKTARUDIN_217410102029_Abstrak.pdf Download (192kB)
	Text MUKTARUDIN_217410102029_Bab I.pdf Download (301kB)
	Text MUKTARUDIN_217410102029_Daftar Pustaka.pdf Download (93kB)
	Text MUKTARUDIN_217410102029_Penyitaan Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan.pdf Download (2MB)

Abstract

Pasal 194 KUHAP menekankan pentingnya penyerahan barang bukti kepada pihak yang berhak menerima kembali barang bukti tersebut setelah sidang selesai. Namun, hakim dapat memutuskan barang bukti dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Pada kasus dana kotak amal yang diselewengkan penggunaannya oleh kelompok teroris, muncul penafsiran tentang kepemilikan yang sah terhadap dana tersebut terkait dana milik Umat atau dana milik organisasi teroris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang bercirikan yuridis normatif atau doktriner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yaitu dirampas untuk negara yang berlandaskan pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim setelah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga membawa hakim pada kesimpulan bahwa dana yang dirampas tersebut sebagai dana milik organisasi LAZBM ABA yang digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme sehingga sudah seharusnya dirampas dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Saran penelitian ini yaitu Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang berkaitan dengan peruntukan barang bukti yang disita pasca putusan pengadilan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Muktarudin M Muktarudin
Date Deposited:	21 Feb 2024 02:59
Last Modified:	21 Feb 2024 02:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/857

Actions (login required)

View Item