burhan, burhan (2024) FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK PEMALSUAN SURAT TES POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19 DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Burhan)-1.pdf Download (24kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Burhan)-5-6.pdf Download (17kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Burhan)-106-110.pdf Download (114kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Burhan)-11-36.pdf Download (209kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Burhan).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemalsuan dokumen hasil tes PCR COVID-19 merupakan kejahatan serius yang berdampak langsung pada kesehatan dan keselamatan publik, terutama dalam konteks pandemi global. Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, menganalisis hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam menangani kasus pemalsuan dokumen surat tes PCR COVID-19 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penanganan kasus di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Aceh telah berhasil menerapkan Pasal 263 KUHP secara efektif dalam menangani kasus pemalsuan dokumen tes PCR COVID-19. Meskipun demikian, hambatan teknis dalam identifikasi kasus dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pemalsuan dokumen tetap menjadi tantangan utama. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melibatkan analisis forensik dokumen, kerjasama dengan lembaga kesehatan, dan kampanye edukasi secara massif. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Polda Aceh meningkatkan kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan laboratorium untuk memperkuat verifikasi dokumen hasil tes PCR COVID-19, menginvestasikan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis penyidik untuk menghadapi bukti digital yang kompleks, dan melanjutkan kampanye penyuluhan agar masyarakat lebih sadar akan bahaya pemalsuan dokumen kesehatan

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	burhan burhan burhan
Date Deposited:	06 Dec 2024 05:00
Last Modified:	06 Dec 2024 05:00
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8262

Actions (login required)

View Item