Siswandi, Win Guntur (2024) REGULASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT QANUN JINAYAT PROVINSI ACEH DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Win Guntur Siswandi)-1.pdf Download (44kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Win Guntur Siswandi)-5-6.pdf Download (90kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Win Guntur Siswandi)-11-56.pdf Download (357kB)
	Text Revisi Tesis Pasca Sidang (Win Guntur Siswandi)-109-115.pdf Download (155kB)
	Text Tesis (Win Guntur Siswandi).pdf Download (921kB)

Abstract

Provinsi Aceh adalah satu-satunya provinsi yang diberikan kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan menerapkan Syari’at Islam sehingga memiliki regulasi yang lebih ketat terkait peredaran minuman beralkohol. Di sisi lain, hukum positif Indonesia juga memiliki regulasi terkait minuman beralkohol, meskipun cenderung lebih longgar. Berdasarkan pemahaman ini, terdapat disparitas antara Hukum Syari’at Islam di Aceh dengan Hukum Positif Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol an menganalisis penyelarasan regulasi Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam peredaran minuman beralkohol di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis normatif). Pendekatan yang dipilih ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Data atau bahan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa landasan regulasi peredaran minuman beralkohol menurut Qanun Jinayat Provinsi Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda. Qanun Jinayat Provinsi Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Aceh. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 bersifat lebih umum dan cenderung beraliran utilitarian (asas manfaat), menekankan pada manfaat kesehatan masyarakat, manfaat ekonomi, dan memberikan fleksibilitas regulasi di tingkat daerah. Adapun penerapannya di Provinsi Aceh tetap mengacu pada Qanun Jinayat Aceh karena otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Saran penelitian ini yaitu pihak perumus kebijakan perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi dasar Qanun Jinayat Aceh dengan pendekatan utilitarian yang lebih umum dalam regulasi minuman beralkohol di Indonesia, sambil mengharmonisasikan kebijakan nasional dan otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	G Geography. Anthropology. Recreation > GT Manners and customs K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	win siswandi win guntur siswandi
Date Deposited:	06 Dec 2024 04:59
Last Modified:	06 Dec 2024 04:59
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/8261

Actions (login required)

View Item