Robi, Darwis (2024) Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Robi Darwis-180510184- Cover.pdf Download (76kB)
	Text Robi Darwis-180510184- Abstrak.pdf Download (265kB)
	Text Robi Darwis-180510184-Bab 1.pdf Download (351kB)
	Text Robi Darwis-180510184-Daftar pustaka.pdf Download (137kB)
	Text Robi Darwis-180510184- Skripsi.pdf Download (1MB)

Abstract

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada peserta kampanye pemilu”. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pengaruh Money Politic terhadap demokrasi lokal masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian Money Politic pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu hanya sebatas memberikan bimbingan teknis di lapangan, artinya dari proses perencanaan, proses deklarasi dan pematangan terhadap warga masyarakat. Proses pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu, pertama yaitu memberikan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pengaruh Money Politic terhadap demokrasi lokal masyarakat yaitu Masyarakat Kabupaten juga tidak lagi menjunjung nilai nilai demokrasi, mereka melakukan pemilihan kepala daerah hanya berdasarkan uang yang mereka dapatkan. Diharapkan Pemerintah Indonesia membuat sebuah regulasi yang benar-benar dapat membuat para pelaku money politic itu jera. Dan masyarakat juga harus menyadari bahwa politik uang yang kemudian akan merusak nilai-nilai demokrasi dan bukan menganggap politik uang itu merupakan sebuah anugrah

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Robi Robi Darwis
Date Deposited:	20 Feb 2024 07:11
Last Modified:	20 Feb 2024 07:11
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/817

Actions (login required)

View Item