Damri, Adam (2023) ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN UNSUR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text DAMRI_217410101023_Cover.pdf Download (89kB)
	Text DAMRI_217410101023_Abstrak.pdf Download (153kB)
	Text DAMRI_217410101023_Bab I.pdf Download (337kB)
	Text DAMRI_217410101023_Daftar Pustaka.pdf Download (242kB)
	Text DAMRI_217410101023_Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.pdf Download (1MB)

Abstract

Di Aceh, tindak pidana perkosaan diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam perjalanannya, ada berapa kritik terhadap pengaturan hukum pidana perkosaan Qanun tersebut sehingga perlu perbandingan hukum. Tesis ini membandingkan pengaturan perkosaan Qanun tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perbandingan berfokus untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan tantangan pengaturan unsur tindak pidana dan sanksi pidana perkosaan antara keduanya. Jenis penelitian tesis ini penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian perbandingan hukum pidana, sifat penelitian preskriptif analitis, sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Pisau analisis yang digunakan teori perbandingan hukum Constantinesco, teori hukuman dan teori keadilan. Hasil penelitian terdapat perbedaan pengaturan unsur dan sanksi tindak pidana perkosaan antara KUHP 2023 dengan Qanun Hukum Jinayat 2014. KUHP 2023 mengatur persetubuhan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban anak dan orang tak berdaya merupakan perkosaan, Qanun Hukum Jinayat tidak mengatur demikian. KUHP 2023 mengatur sanski pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terhadap anak, Qanun Hukum Jinayat mengatur pidana tunggal alternatif; KUHP 2023 tidak mengatur sanksi cambuk dan sanksi restitusi dalam perkosaan, Qanun Hukum Jinayat mengaturnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan Aceh mempertimbangkan untuk memperbaharui pengaturan Qanun Hukum Jinayat dalam hal; mengatur persetubuhan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban tertentu seperti anak dan orang tidak berdaya merupakan perkosaan, mengatur sanksi pidana pidana kumulatif bagi pelaku perkosaan terutama perkosaan terhadap anak, mempertahankan esksistensi sanksi cambuk serta mengoptimalkan sanksi restitusi.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Damri Adam Ahmad
Date Deposited:	20 Feb 2024 03:28
Last Modified:	20 Feb 2024 03:28
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/796

Actions (login required)

View Item