Alfarizi, Ranal (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kota Lhokseumawe. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER SKRIPSI RANAL.pdf Download (199kB)
	Text ABSTRAK RANAL.pdf Download (185kB)
	Text BAB 1 RANAL.pdf Download (502kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA RANAL.pdf Download (532kB)
	Text RANAL ALFARIZI 200510330.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menegaskan prinsip praduga tak bersalah, persamaan di muka hukum, sidang terbuka, serta hak banding dan kasasi. Meski demikian, dalam praktik sering terjadi pelanggaran, seperti yang terjadi pada kasus pencurian di Desa Blang Naleung Mameh, di mana tersangka AS (33) mengalami intimidasi dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan bebas, yang melanggar hak tersangka sesuai Pasal 52 KUHAP. Kasus ini menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak-hak tersangka guna menjaga integritas sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Lhokseumawe dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe berkomitmen melindungi hak-hak tersangka sesuai KUHAP, meliputi pemberian informasi hak tersangka, akses bantuan hukum, dan pemeriksaan yang transparan serta profesional. Hambatan penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe meliputi budaya kerja yang tidak sesuai prosedur, tekanan penyelesaian kasus cepat, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, ketidakseimbangan informasi dan sumber daya, keterbatasan infrastruktur, serta anggapan masyarakat yang sering menganggap tersangka bersalah sebelum ada keputusan hukum. Upaya Polres mencakup penyediaan akses pengacara, pemberian informasi hak tersangka, pengawasan penyidikan agar sesuai prosedur hukum, kerja sama dengan lembaga hukum, dan pencegahan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, sehingga tersangka diperlakukan sesuai hak asasi manusia. Diharapkan agar aparat penegak hukum memastikan hak tersangka dihormati dengan memberikan pelatihan kepada tim penyidik, menetapkan prosedur transparan, melakukan pengawasan internal yang ketat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tersangka, dan Penyidikan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ranal Ranal Ranal
Date Deposited:	29 Nov 2024 08:52
Last Modified:	29 Nov 2024 08:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7952

Actions (login required)

View Item