fadila, ricky (2024) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN IMPOR PARALEL SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA PADA PUTUSAN NOMOR 355 PK/PID.SUS/2019 DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Tesis Ricky Fadila.pdf Download (104kB)
	Text Halaman Pengesahan - Daftar Isi-1-2.pdf Download (160kB)
	Text Revisi Tesis Ricky Fadila-1-41.pdf Download (234kB)
	Text Revisi Tesis Ricky Fadila-114-118.pdf Download (109kB)
	Text Tesis Ricky Fadilla full.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB)

Abstract

Impor paralel mengacu pada praktik mengimpor barang dari sumber lain selain dari distributor/agen resmi produsen di suatu negara. Barang tersebut umumnya dibeli langsung dari produsen atau dari distributor resmi di negara lain, dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh distributor/agen resmi di negara tujuan impor. Meskipun praktek ini sah secara hukum, namun seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengancam eksistensi distributor/agen resmi dan merusak keseimbangan pasar. Tujuan penelitian ini akan membahas kedudukan impor paralel berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang merek serta kedudukan impor paralel sebagai alasan penghapus pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dengan data berupa bahan pustaka dan data seknder. Untuk metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yang merupakan cara analisis data dengan disusun secara sistematis guna mencapai suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah sebagai jawaban dari masalah penelitian. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan pengaturan secara eksplisit terkait praktik impor paralel, namun diatur dalam TRIPs Agreement sebagai perjanjian internasional yang menjadi dasar dibentuknya undang-undang tersebut. Pada dasarnya praktik impor paralel tidak menjadi pelanggaran di bidang merek dikarenakan adanya prinsip exhausted rights yang menghilangkan hak pemilik merek untuk melarang pelaku usaha lain melakukan distribusi barangnya dengan cara impor paralel. Selain itu dikarenakan bukan suatu pelanggaran di bidang merek, maka tidak melekat sifat melawan hukum di dalamnya, dengan demikian praktik impor paralel merupakan alasan penghapus pidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik yang diatur dalam tindak pidana merek.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	ricky ricky Ricky fadila
Date Deposited:	21 Nov 2024 08:13
Last Modified:	21 Nov 2024 08:13
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7754

Actions (login required)

View Item