Maulani, Huka Shiraath (2024) PELAKSANAAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (156kB)
	Text Abstrak.pdf Download (202kB)
	Text BAB I.pdf Download (266kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (170kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)

Abstract

Orangtua tetap berkewajiban bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan telah terputus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun realitanya masih dijumpai ayah melalaikan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) pasca putusnya perkawinan. Dalam Putusan Perkara Nomor: 122/Pdt.G/2019/PTA.JK. yang menguatkan Putusan Perkara Nomor: 4773/Pdt.G/2018/PA.JT bahwa bekas suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan dari kedua anak yang diasuh oleh ibunya. Permasalahan dalam kajian ini membahas bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan, faktor hambatan dan upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak, faktor hambatan serta upaya bekas istri dalam pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan jenis pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban penelitian ini. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan informan dan responden. Sedangkan data sekunder dari hasil kajian kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa bekas suami telah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anak tetapi dalam pelaksanaanya masih belum maksimal dilakukan karena kemampuan ekonomi yang tidak mencukupi ditambah komunikasi yang kurang harmonis dengan bekas istri sehingga berdampak kepada kebutuhan dan kepentingan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata untuk memecahkan eksekusi /pelaksanaan dengan menetapkan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut” kepada penggugat seakan-akan menjadi “tekanan psikis” bagi tergugat sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak-anaknya secara rutin. Disarankan kepada para orangtua pasca putusnya perkawinan tetap menjalin komunikasi dengan baik untuk kepentingan anak-anaknya. Kepada pengadilan agama agar melakukan peningkatan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Huka Maulani
Date Deposited:	12 Nov 2024 02:01
Last Modified:	12 Nov 2024 02:01
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7476

Actions (login required)

View Item