Hutabarat, Novita Sari (2024) POLA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN SELAMA MENJALANI MASA PEMIDANAAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover (1).pdf Download (208kB)
	Text Abstrak (1).pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (473kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (214kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (997kB)

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan secara khusus menampung para pelanggar hukum dan narapidana maupun tahanan yang sedang menjalankan pembinaan. Dalam Lapas narapidana juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik yang dilakukan antar narapidana maupun narapidana dengan petugas lapas. Segala kekurangan yang dimiliki oleh Lapas sangat memungkinkan untuk terjadinya permasalan-permasalahan selama proses pembinaan narapidana. Perbuatan-perbuatan pidana di Lapas terjadi sebagai puncak dari adanya kekurangan dalam pelaksanaan proses pembinaan didalam Lapas. Umumnya kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh narapidana itu disebabkan karena jumlah narapidana yang melebihi daya tampung dari lapas, tidak seimbangnya jumlah pegawai Lapas dengan jumlah narapidana yang ada. Metode penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, dan penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya tindak lanjut bagi narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran selama menjalani masa pemidanaan, dan tindak lanjut yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam proses penerapan ada beberapa hambatan yaitu ada nya hal yang bertentangan dengan hati nurani dan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh petugas Lapas sehingga petugas lapas mendapat sedikit kebimbangan. Disarankan agar pemerintah lebih lagi memperhatikan setiap instansi lembaga pemasyarakatan karena masih banyak ketidak seimbangan antara jumlah petugas lapas dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan ditambah dengan terjadinya over kapasitas. Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana, Pelanggaran, Medan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Novita Sari Hutabarat
Date Deposited:	11 Nov 2024 05:46
Last Modified:	11 Nov 2024 05:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7417

Actions (login required)

View Item