ZAYU, AGUSTINA ELMA (2024) KEBIJAKAN PROTEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (78kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (83kB)
	Text BAB 1.pdf Download (146kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)
	Text SKRIPSI AGUSTINA ELMA ZAYU FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang harus membutuhkan penanganan yang tegas dan efektif. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa kepengadilan hal ini ditimbulkan takutnya korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan adanya persekusi tidak baik dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang mana korban bisa saja menyukai kekerasan yang terjadi pada dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan protektif terhadap tindak pidana kekerasan seksual di DSP3A Kabupaten Aceh Utara terfokus pada asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun metode yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan mendalam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan dari asas kemanfaatan yang mana korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan berupa konseling yang tujuannya untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi yaitu berupa pemberian terapi psikologis gunanya untuk menghilangkan rasa trauma yang terjadi pada korban. Pendamping yang diberikan ke korban yaitu segala akses untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan dari ancaman pelaku kekerasan seksual. Terdapatnya pusat pelayanan dan bantuan hukum yang gratis serta perlindungan identitas untuk mencegah adanya pembalasan atau tindakan negatif dari pelaku. Pemulihan hak korban, setelah diberikan bantuan berupa pemulihan psikologis dengan diberikan terapi untuk membantu korban pulih dari rasa trauma yang dialami. Pihak P2TP2A juga memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap korban selama proses hukum yang sedang berjalan di kantor polisi. Sedangkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih sangat minim dilakukan atau dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Aceh masih menganut sistem peraturan yang berada di Aceh itu sendiri yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun jinayat. Peneliti menyarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memperkat sistem pemantauan dan pencegahan untuk mencegah kekerasan seksual dilingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan media sosial. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan membemberikan hukuman yang tegas dan mendukung korban dalam proses peradilan. Kata Kunci : Kebijakan Protektif, Tindak Pidana dan Kekerasan Seksual

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Agustina Elma Zayu
Date Deposited:	05 Nov 2024 02:45
Last Modified:	05 Nov 2024 02:45
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7317

Actions (login required)

View Item