Putri, Dian Hellena (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui Cybercrime. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (236kB)
	Text Abstrak.pdf Download (201kB)
	Text Bab I.pdf Download (438kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (524kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (796kB)

Abstract

Meningkatnya kejahatan berbasis online atau yang disebut dengan cybercrime yaitu salah satunya adalah kejahatan pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam merupakan kegiatan menyebarkan materi pornografi atau asusila milik seseorang biasanya dengan motif balas dendam akibat berakhirnya suatu hubungan. Perempuan sebagsi korban mendapatkan viktimisasi dari masyarakat sehingga mengakibatkan trauma yang berat. Sehingga perlu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban baik saat persidangan maupun setelah penjatuhan hukuman sebagai bentuk pemulihan terhadap kondisi psikis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime dan melihat bagaimana penanganan pasca pemulihan terhadap korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari perundang-undangan serta bahan bacaan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, Analisis data yang dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam yang dilakukan melalui cybercrime diantaranya, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya perlindungan terhadap pemulihannya dapat ditemukan dalam Pasal 70 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan rehabilitasi medis, sosial dan mental dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, pemberian restitusi dan kompensasi, reintegrasi sosial, serta hak untuk penghapusan konten bermuatan seksual. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Pornografi Balas Dendam, Cybercrime, Pemulihan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dian Hellena Putri
Date Deposited:	04 Nov 2024 02:33
Last Modified:	04 Nov 2024 02:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7259

Actions (login required)

View Item