Hendra, Rejika (2024) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussale.

	Text Cover.pdf Download (46kB)
	Text Abstrak.pdf Download (94kB)
	Text Bab 1.pdf Download (223kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (82kB)
	Text Skripsi Full Teks Rejika Hendra.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)

Abstract

Abstrak Di Indonesia salah satu contoh tindak pidana yang serius adalah perdagangan manusia, yang juga dikenal sebagai human trafficking Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Perdagangan orang tidak luput dari suatu tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, di Aceh perbuatan tindak pidana perdagangan orang terkhusus terhadap pengungsi etnis Rohingya benar adanya beberapa fakta kasus tindak pidana perdagangan orang, dimana kasus tersebut telah di Putus pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe hakim mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan berat ringanya sanksi pidana terhadap putusan, faktor penghambat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya pada Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe, yaitu terdapat faktor internal dan eksternal, beberapa juga keterkendala oleh bahasa, dimana dalam proses penegakan hukum juga sulit menemukan ahli bahasa tersebut terkhusunya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe saat ini, sulit menemukan pelaku utama hingga sekarang belum tertangkap, minimnya pemahaman dasar hukum pengungsi Rohingya dimana sebagian korban pengungsi Rohingya sadar bahwa dirinya diperdagangkan, kebiasaan masyarakat acuh ketika melihat suatu kejadian tindak pidana terkhususnya perdagangan orang pengungsi Rohingya, serta adanya keterlibatan Warga Negara Asing dalam menampung korban tindak pidana perdagangan orang. Disarankan keputusan hakim harus putusan benar adil dan obyektif, dalam penegakan hukumnya di Kota Lhokseumawe dan di sarankan di dalam penegakan hukum di pengadilan negeri Lhokseumawe mendapatkan berbagai ahli bahasa termasuk bahasa Rohingya. Kata kunci :Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pengungsi Rohingya Abstrack In Indonesia, one example of a serious criminal act is human trafficking, which is also known as human trafficking Law Number 21 of 2007 concerning "Eradication of Trafficking in Persons". prohibits all types of actions, methods, or all forms of exploitation that may occur in the practice of trafficking in persons, both between domestic territories and between countries, both individual and corporate actors. Human trafficking is not spared from a criminal act that violates human rights, in Aceh the criminal act of human trafficking, especially against Rohingya ethnic refugees, there are indeed several facts of the case of human trafficking, where the case has been decided by the Lhokseumawe City District Court. The purpose of this study is to find out and explain the law enforcement process against the perpetrators of Rohingya refugee trafficking in the Lhokseumawe District Court and the inhibiting factors in law enforcement efforts. This research method uses empirical juridical research methods with a qualitative approach that is descriptive. Data collection techniques in this study are field studies and literature studies The law enforcement process against the perpetrators of the crime of trafficking Rohingya refugees at the Lhokseumawe District Court The judge has his own freedom in determining the severity of the criminal sanctions against the verdict, the inhibiting factors against the perpetrators of the crime of trafficking Rohingya refugees at the Lhokseumawe City District Court, namely there are internal and external factors, some are also constrained by language, where in the law enforcement process it is also difficult to find experts This language, especially in the current Lhokseumawe District Court, is difficult to find the main perpetrator until now has not been caught, the lack of understanding of the basic law of Rohingya refugees where some Rohingya refugee victims are aware that they are trafficked, the habit of the community to be indifferent when seeing an incident of criminal acts, especially Rohingya refugee trafficking, and the involvement of foreign nationals in accommodating victims of human trafficking. It is recommended that the judge's decision must be true, fair and objective, in law enforcement in Lhokseumawe City and it is recommended that in law enforcement in the Lhokseumawe district court get various linguists including Rohingya. Keywords : Crime, Human Trafficking, Rohingya Refugees

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rejika Hendra
Date Deposited:	31 Oct 2024 03:43
Last Modified:	31 Oct 2024 03:43
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7216

Actions (login required)

View Item