Weli, Hendria (2019) PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (47kB)
	Text Abstrak.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (364kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (186kB)
	Text skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (966kB)

Abstract

Kesimpulan (Husni, S.H., M.H dan Ummi Kalsum, S.H., M.H ) Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019. Larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah dicabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Normative Legal Reseach). Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) Adapun sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf D, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, dimana KPU diberi kewenangan untuk mengatur secara detail dan rigid mengenai proses pencalonan anggota legislatif termasuk mengenai syarat calon dan pencalonan. Penjatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak politik diharapkan sistem politik kita tidak menciptakan politikus atau pejabat yang korup. Untuk dapat dijatuhkan atau dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan berupa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan ada jangka pencabutan hak politik. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sehingga larangan mencalonkan sebagai anggota legislatif terhadap mantan narapidana korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku. Disarankan Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sebab perkara yang sama telah diuji pada Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, dan diperkuat dengan Putusan MK Nomor 120/PUUVII/2009. Kata Kunci : Hak Politik, Mantan Narapidana, dan Pemilihan Umum iv SUMMARY Weli Hendria Fulfillment of Political Rights for Former Prisoners 150510128 (Husni, S.H., M.H dan Ummi Kalsum, S.H., M.H ) The Supreme Court allows former corruptors to become candidates for legislative members, both at the regional and central levels, in the 2019 general election. Prohibition of former convicts in corruption cases, former drug dealers, and ex-convicts of cases of sexual crimes against children, become candidates as regulated in the General Election Commission Regulation ( PKPU) is in conflict with Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Judge's consideration that PKPU is contrary to Law Number 7 of 2017. The purpose of this study is to describe the fulfillment of political rights to exconvicts whose voting rights have been revoked and the consideration of the constitutional court giving political rights to ex-convicts to occupy public positions elected through general elections. The method used in this study is normative juridical (Normative Legal Research). The research approach is aimed more at the statute approach. Conceptual Approach (Conceptual Approach) The nature of the research in this thesis is descriptive research. The form of this research is descriptive form. The results show that the procedure for fulfilling political rights to exconvicts whose voting rights has been revoked is regulated in the provisions of Article 4 Paragraph (3), Article 11 Paragraph (1) Letter D, and Appendix Model B.3 Pact Integrity Submission of Candidates for Legislative Members, Regulations KPU Number 20 of 2018 does not conflict with the provisions of the prevailing laws and regulations, in which the KPU is given the authority to regulate in detail and rigidly the process of nominating a legislative member, including the requirements of candidates and nominations. Additional penalties for revoking political rights are expected to make our political system not create corrupt politicians or officials. To be able to be imposed or be subjected to additional crimes in the form of revocation of political rights can only be carried out by the Court in the form of a decision of a judge having permanent legal force and a term of revocation of political rights. Consideration of the Supreme Court in its decision argues that the regulation of restrictions on the political rights of a citizen must be included in the law, not regulated in the statutory provisions under the law in this case KPU Regulation Number 20 of 2018, so that the ban on nominating as a member of the legislature the former corruption convicts do not have binding and invalid legal force. It is recommended that Constitutional Court Judges should reject Constitutional Court Decision Number 42 / PUU-XIII / 2015, because the same case has been tested in Court Decision Number 14-17 / PUU-V / 2007, MK Decision Number 4 / PUU-VII / 2009, and strengthened by Decision of the Constitutional Court Number 120 / PUU-VII / 2009. Keywords: Political Rights, Former Prisoners, and General Elections

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Abraham Oktavianus Rumbewas
Date Deposited:	04 Nov 2024 01:55
Last Modified:	04 Nov 2024 01:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7133

Actions (login required)

View Item