NAINGGOLAN, DINDA SABRINA (2024) ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (44kB)
	Text Abstrak.pdf Download (20kB)
	Text BAB I.pdf Download (746kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (301kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

RINGKASAN DINDA SABRINA NAINGGOLAN 190510038 Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M. Hum. dan Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H.) Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Perasuransian menduduki peringkat ke-3 (tiga), sementara itu Qanun LKS yang setingkat dengan Perda Provinsi menduduki peringkat ke-6 (enam) dalam hierarki perundang-undangan. Hal tersebut seharusnya menjadikan Undang-Undang Perasuransian menjadi aturan yang lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang berada dibawahnya. Berkaitan dengan substansi pengaturan pengawasan asuransi syariah, dalam Qanun LKS disebutkan lembaga pengawas penerap prinsip syariah, sedangkan pada Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan. Tujuan dari penelitian ini untuk melnganalilsils pelrbandilngan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan untuk mengetahui prinsip pelngawasan asuransil syarilah pada Qanun LKS dan Undang�Undang Pelrasuransilan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan Undang-Undang, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga perwakilan DSN-MUI yang bertugas mengawasi penerapan fatwa di Provinsi Aceh. Sedangkan DPS merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi kegiatan operasional pada Lembaga Keuangan Syariah di seluruh Indonesia. Pada Qanun LKS, lembaga pengawas penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan. Dalam implementasinya, pengaruh tidak disebutkannya pengawas pada penerapan prinsip syariah di Undang-Undang Perasuransian tidaklah ada karena sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Diharapkan kepada lembaga pembuat hukum untuk merubah pengaturan asuransi syariah secara khusus sehingga terpisah dari asuransi konvensional. Hal ini guna perkembangan asuransi syariah bisa lebih maju dan dapat memaksimalkan perekonomian di Indonesia dengan berpedoman kepada prinsip syariah. Kata Kunci: Pengawasan, Asuransi Syariah, Qanun

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Dinda Sabrina Nainggolan
Date Deposited:	29 Oct 2024 01:38
Last Modified:	29 Oct 2024 01:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7122

Actions (login required)

View Item