RIZAL, MUHAMMAD (2024) AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI. S2 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Tesis a.n. Muhammad Rizal Cover.pdf Download (24kB)
	Text Tesis a.n. Muhammad Rizal Abstract.pdf Download (36kB)
	Text Tesis a.n. Muhammad Rizal Bab 1.pdf Download (243kB)
	Text Tesis a.n. Muhammad Rizal Dftar Pustaka.pdf Download (103kB)
	Text Tesis a.n. Muhammad Rizal full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Peristiwa kejahatan bisa menimpa siapa saja. Sebagian besar tentunya berakhir sebagai pihak korban. Namun di balik itu terdapat kasus-kasus unik di mana seseorang yang semestinya sebagai target korban kejahatan justru berakhir menjadi tersangka karena melumpuhkan pelaku kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa. Meskipun aturan hukum dalam KUHP mengakui fakta hukum tentang pembelaan terpaksa (Noodweer), banyak korban kejahatan yang melakukan tindakan pembunuhan dalam upaya membela diri justru menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan atas upaya pembelaan diri dan menganalisis batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap korban kejahatan yang melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri bergantung pada fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut dan penilaian sistem peradilan terhadap keadaan tersebut. Jika tindakan pembelaan diri tersebut diakui sah oleh otoritas hukum, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Adapun batasan legal dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian melibatkan prinsip proporsionalitas dan keterpaksaan, di mana pelaku pembelaan diri harus membuktikan bahwa tindakannya sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang langsung dan tak terhindarkan. Saran penelitian kepada perumus kebijakan agar terus mengkaji dan mengembangkan regulasi terkait pembelaan diri dalam Rancangan Kitab Undang�Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sementara Polri perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada para penyidik kepolisian untuk dapat mengidentifikasi kasus pembelaan diri secara tepat dan adil, serta memperlakukan para pelaku pembelaan diri dengan sensitivitas yang diperlukan.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	rizal rizal Muhammad Rizal
Date Deposited:	16 Oct 2024 03:19
Last Modified:	16 Oct 2024 03:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6869

Actions (login required)

View Item