Wizaldi, Ivanda (2024) Tinjauan yuridis terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
Text
COVER.pdf Download (45kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (102kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (164kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB) |
|
Text
SKRIPSI IVANDA-3-FIXXX.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) |
Abstract
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun masih banyak korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor bahkan ada yang pernah melapor akan tetapi korban merasa kurangnya keadilan yang didapatkan oleh korban. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah maksimal mengatur tentang perlindungan bagi korban KDRT, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil atas penderitaan yang dideritanya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi; Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang mendasarkan putusannya hanya pada “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Upaya hukum untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Ivanda Panda Rizaldi |
Date Deposited: | 20 Sep 2024 09:49 |
Last Modified: | 20 Sep 2024 09:49 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6222 |
Actions (login required)
View Item |