Mawardi, Mawardi (2024) EKSISTENSI PERADILAN ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Tesis Mawardi revisi Pasca sidang-1.pdf Download (22kB)
	Text Tesis Mawardi revisi Pasca sidang-7-8.pdf Download (14kB)
	Text Tesis Mawardi revisi Pasca sidang-11-36.pdf Download (256kB)
	Text Tesis Mawardi revisi Pasca sidang-111-113.pdf Download (142kB)
	Text Tesis Mawardi revisi Pasca sidang.pdf Restricted to Registered users only Download (894kB)

Abstract

Kedudukan peradilan adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Namun di pihak lain pengaturan mengenai Peradilan adat di Aceh telah berimplikasi kepada eksistensi hukum pidana adat itu sendiri karena adanya formalisasi, persyaratan dan pembatasan pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menganalisis Kekuatan hukum dari putusan peradilan Adat di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terjadi pengenalan ketentuan baru yang selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Memberikan peluang bagi keberadaan hukum adat di Aceh dan memberikan pengakuan serta kedudukan hukum resmi terhadap peradilan adat di Aceh, menciptakan landasan hukum yang jelas untuk nilai- nilai lokal dan tuntutan syariat Islam. Sehingga putusan peradilan adat di Aceh telah memperkuat kududukan peradilan adat itu sendiri. Dengan kata lain keputusan yang diputuskan oleh peradilan adat di Aceh dapat dikatan berkekuatan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam konteks Aceh, qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Disarankan adanya Edukasi Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Melakukan program edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perubahan hukum, peran peradilan adat, serta hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum yang baru. Selain itu disarankan Penguatan Infrastruktur Hukum Lokal Investasi dalam pengembangan infrastruktur hukum di tingkat lokal, termasuk sarana pengadilan dan pelatihan bagi aparat hukum, untuk mendukung implementasi putusan peradilan adat. Disarankan juga Koordinasi Antara Instansi Terkait, Mendorong kerjasama dan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, pengadilan negeri, peradilan agama, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan implementasi yang efektif dan harmonisasi dengan hukum nasional.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Mawardi Mawardi Mawardi
Date Deposited:	11 Sep 2024 04:52
Last Modified:	11 Sep 2024 04:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5974

Actions (login required)

View Item