Fitra, Muhammad Pasya (2024) JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI POLRES ACEH TENGAH (Studi Penelitian Polres Aceh Tengah). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text MUHAMMAD PASYA FITRA_200510208_COVER.pdf Download (15kB)
	Text MUHAMMAD PASYA FITRA_200510208_ABSTRAK.pdf Download (190kB)
	Text MUHAMMAD PASYA FITRA_200510208_BAB I.pdf Download (345kB)
	Text MUHAMMAD PASYA FITRA_200510208_Daftar Pustaka.pdf Download (137kB)
	Text MUHAMMAD PASYA FITRA_200510208_JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI POLRES ACEH.pdf Download (378kB)

Abstract

Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka sebelum waktu penahanannya selesai. Ini merupakan salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa yang ditahan dapat mengajukan permohonan agar penahanannya ditunda. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penangguhan penahanan terhadap tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah dan apa yang menjadi kendala serta upaya jaminan penangguhan penahanan terhadap tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana pencurian di Polres Aceh Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Adapun Kendala Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penanahan Dengan Jaminan Orang upaya yang dilakukan dengan cara misalnya membantu membuatkan berkas pengajuan penagguhan penahananan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahananan, Kendala penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa upaya yang dilakukan dengan melakukan perundingan dengan Tersangka atau Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian Polres Aceh Tengah harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KF United States Federal Law
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Pasya Fitra
Date Deposited:	12 Feb 2024 04:39
Last Modified:	12 Feb 2024 04:39
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/597

Actions (login required)

View Item