Mariah, Mariah (2024) Penegakan Tindak Pidana Kasus Penebangan Liar Di Kecamatan Putri Betung (Studi Penelitian Kabupaten Gayo Lues). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
Text
COVER SKRIPSI MARIAH[1].pdf Download (99kB) |
|
Text
ABSTRAK SKRIPSI MARIAH[1].pdf Download (16kB) |
|
Text
BAB 1 SKRIPSI MARIAH[1].pdf Download (242kB) |
|
Text
DAPUS SKRIPSI MARIAH[1].pdf Download (136kB) |
|
Text
FULL TEXT SKRIPSI MARIAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Penebangan liar, sebagai tindak pidana yang merusak norma sosial dan menghabat terjadinya pelestarian lingkungan, harus dicegah dan diberantas. Penebangan liar tidak hanya bertentangan dengan hukum dan moral, tetapi juga ketergantungan dan kerugian materiil. Dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidkan sebagai penyebab utama, upaya dalam penebangan liar dilakukan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya kehutanan dan lingkungan hidup sosial. Undang-undang yang mengatur penebangan liar, yaitu Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menetapkan hukuman untuk pelaku penebangan liar dan pihak yang terlibat dalam melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penebangan liar di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues ditinjau dari perspektif penegakan tindak pidana penebangan liar dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penebangan liar dan hambatan penanggulangan penebangan liar di Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Penebangan liar di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, melibatkan isu yang serius dan berdampak negative pada lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat. Hutan di daerah ini kaya akan keanekaragaman hayati dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang penting, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat lokal, serta program reboisasi dan konservasi hutan. Penebangan liar diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yaitu undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur lebih rinci mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan penebangan liar, termasuk sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan. Disarankan kepada pihak berwenang dan masyarakat di Kecamatan Purti Betung Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaku penebangan liar dan tidak memberikan izin terhadap masyarakat untuk membuka lahan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mariah Mariah |
Date Deposited: | 11 Sep 2024 03:42 |
Last Modified: | 11 Sep 2024 03:42 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5941 |
Actions (login required)
View Item |