FAHLEVY, MUHAMMAD REZA (2024) PENEMPATAN ANAK PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text MUHAMMAD REZA FAHLEVY_190510198_COVER.pdf Download (704kB)
	Text MUHAMMAD REZA FAHLEVY_190510198_ABSTRAK.pdf Download (703kB)
	Text MUHAMMAD REZA FAHLEVY_190510198_BAB I.pdf Download (656kB)
	Text MUHAMMAD REZA FAHLEVY_190510198_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (709kB)
	Text MUHAMMAD REZA FAHLEVY_190510198_JUDUL SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB)

Abstract

Di Indonesia pengaturan mengenai pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA. Salah satu substansi yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah terkait dengan penempatan ABH ke dalam LPKA, akan tetapi di setiap tahunya terdapat adanya kasus ABH yang di tempatkan ke dalam LAPAS bersama dengan orang dewasa, hal ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Jo 85 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penempatan anak ke dalam lapas dewasa berdasarkan prinsip perlindungan anak. Manfaat yang dilaksanakan adalah untuk memberikan informasi dan menambah wawasan baru serta menambah kesadaran kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat secara luas terkait dengan dampak yang dapat di timbulkan akibat dari pencampuran anak bersama dengan orang dewasa di dalam lapas. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendektan kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang berfokus pada perlindungan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya pencampuran anak bersama dengan orang dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan ini menimbulkan permasalahan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak serta menimbulkan prisonisasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penempatan anak bersama dengan orang dewasa di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan Prinsip perlidungan dan tidak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, hal ini dikarenakan pencampuran tersebut menimbulkan adanya permasalaha terkait dengan hak dasar yang dimiliki oleh anak dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatatan yakni melakukan rehabilitasi dan justru menimbulkan adanya prisonisasi. Bagi para pihak baik Pemerintah maupun masyarakat, diperlukan adanya sebuah pemahaman yang menyeluruh terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai proses penyelenggaran SPPA.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Reza Fahlevy
Date Deposited:	04 Sep 2024 04:53
Last Modified:	04 Sep 2024 04:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5692

Actions (login required)

View Item