Asriani, Asriani (2024) PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN WARGA BINAAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II B Lhoksukon). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_ASRIANI_200510032[1].pdf Download (31kB)
	Text ABSTRAK_ASRIANI_200510032[1].pdf Download (74kB)
	Text BAB 1_ASRIANI_200510032[1].pdf Download (197kB)
	Text DAPUS_ASRIANI_200510032[1].pdf Download (69kB)
	Text SKRIPSI_ASRIANI_200510032[1].pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan, Narapidana yang dapat dibebaskan secara bersyarat hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, Tujuan dilakukan pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapida kembali kemasyarakat serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik, di atur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Dalam kenyataan di lapangan masih banyak aturan-aturan atau regulasi belum berjalan sesuai dengan harapan sebagaimana mestinya, maka dari itu Penulis melakukan Penelitian mengenai Bagaimana Pelaksanaa pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon dan hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan warga binaan di lapas kelas II B Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II B Lhoksukon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah masuk dalam kategori efektif. Namun dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yang terjadi yaitu dari pihak narapidana dan anak didik pemasyarakatan sering tidak mendukung pelaksanaan karena tidak menunjukkan sikap dan moral yang positif, kekhawatiran masyarakat akan gangguan Kamtibmas, dan tidak adanya fasilitas Balai Pemasyarakatan di kabupaten serta terlambatnya kutipan putusan hakim dan eksekusi jaksa. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi adanya pembebasan bersyarat, sosialisasi kepada masyaraka dan melakukan pengambilan kutipan putusan hakim. Sebaiknya pelaksanaan pembebasan bersyarat kepada narapidana dan anak lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas, tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal berdasarkan syarat substantif dalam peraturan yang ada, dan meningkatkan sosialisasi terkait hak-hak narapidana. Adapun pihak yang terkait dengan lapas kelas IIB Lhoksukon seperti pengadilan, dan kejaksaan dalam mengeluarkan kutipan putusan hakim dan eksekusi tidak terlambat menyampaikan ke lapas agar proses perhitungan masa pidana pelaksanaan pembebasan bersyarat

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Asriani Asriani ani
Date Deposited:	02 Sep 2024 08:55
Last Modified:	02 Sep 2024 08:55
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5586

Actions (login required)

View Item