Siburian, Ihsa Blessi Mada (2024) PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (40kB)
	Text Abstrak.pdf Download (28kB)
	Text Bab I.pdf Download (119kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (28kB)
	Text Skripsi IHSA BLESSI MADA SIBURIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Penerapan hukum terhadap tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memiliki tugas utama dalam pelayanan publik. Dengan terciptanya pelayanan publik yang baik dapat menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, masyarakat masih belum mengetahui dan menerima hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam bentuk perlakuan yang adil. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk menanggulangi terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen, dan tinjauan literatur. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum terhadap tindakan maladministrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang mana proses penanganannya melibatkan penyelidikan internal dan pemberian rekomendasi perbaikan internal, namun jika tindakan maladministrasi tersebut melanggar hukum, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak mengajukan gugatan lebih formal. Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah mengambil langkah konkret dalam menangani tindakan maladministrasi, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, aksesbilitas terhadap laporan, kesadaran hukum dan hak masyarakat. Sehingga dilakukan upaya pelaksanaan kajian kebijakan pelayanan publik, penilaian kepatuhan, membangun jaringan, sosialisasi, kerjasama dan kegiatan lainnya. Penelitian ini diharapkan memperluas edukasi terhadap masyarakat, dan diharapkan juga kepada penyelengara layanan agar sudi kiranya mengindahkah Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ihsa Blessing Siburian
Date Deposited:	30 Aug 2024 02:24
Last Modified:	30 Aug 2024 02:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5426

Actions (login required)

View Item