Tumangger, Riska Andriani (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) (Studi Penelitian Di Simpang Selayang). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (265kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (612kB)
	Text Bab I.pdf Download (702kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (562kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (976kB)

Abstract

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum, untuk menjamin hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) diperlukan, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Contohnya, implementasi perlindungan terhadap anak PSK yang belum optimal di Kecamatan Simpang Selayang, Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum pidana terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang bertumpu pada data yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial selaku sumber pertama yang dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kasus, yakni mengamati hukum dan dihubungkan dengan fenomena yang muncul di masyarakat. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan sifat, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu fenomena, serta frekuensi hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan sampel terdiri dari responden dan informan. Lokasi Penelitian di Kecamatan Simpang Selayang Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kendala dalam memberikan perlindungan hukum pidana kepada anak PSK meliputi kurangnya sarana, pola pikir masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kesulitan mengumpulkan bukti, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui tindakan preventif berupa penyuluhan tentang bahaya PSK, serta tindakan represif dengan penegakan hukum yang melibatkan pembuatan Surat Pernyataan dan pembinaan kembali kepada keluarga. Dengan demikian disarankan agar dalam mengurangi PSK, perlindungan hukum pidana harus membuat aturan yang tegas dan jelas mengenai kejahatan ini, serta melakukan pembenahan teknologi agar penegak hukum bisa lebih responsif terhadap kasus PSK yang melibatkan teknologi. Selanjutnya kebijakan hukum dari penegak hukum Kota Medan dan Dinas Sosial harus konsisten dan adil dalam penertiban terhadap PSK. Proses penyidikan terhadap PSK harus lebih cermat, dan pengawasan di kawasan rawan harus diperketat dengan interaksi yang lebih aktif terhadap masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Seks Komersial.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Riska Riska
Date Deposited:	23 Aug 2024 08:02
Last Modified:	23 Aug 2024 08:02
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5060

Actions (login required)

View Item