Turidha, Nikma (2024) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN DI PTPN II (Studi Kasus No. Pdm-205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover1.pdf Download (236kB)
	Text Abstrak2.pdf Download (222kB)
	Text bab 1.pdf Download (194kB)
	Text daftar pustaka3.pdf Download (203kB)
	Text SKRIPSI Nikma Turidha.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi masalah utama terkait dengan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akibat penahanan pelaku tindak pidana. Restorative justice, yang berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, muncul sebagai alternatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya mencapai penyelesaian yang lebih adil dan komprehensif. Dalam kasus pencurian hasil perkebunan di PTPN II (Kasus No. PDM-205/L.2.25.3/Eku.2/11/2021), meskipun kesepakatan berdasarkan prinsip restorative justice telah dicapai, pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban finansial untuk mengganti kerugian yang diakibatkan. Masalah ini menimbulkan pertanyaan penting tentang apakah keadaan akan tetap pulih dan keadilan dapat tercapai jika pelaku tidak memenuhi kewajiban ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus tersebut, dengan fokus khusus pada masalah ketidakmampuan pelaku dalam mengganti kerugian, serta untuk menganalisis manfaat dan kendala yang timbul dari proses ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif, mengumpulkan data primer dari Kejaksaan Negeri Langkat untuk memahami implementasi dan dampak restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus ini melibatkan serangkaian tahap, dimulai dari inisiatif perdamaian yang melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, selanjutnya pelaksanaan perdamaian dan penyusunan kesepakatan damai yang mencakup perincian tentang ganti rugi dan rencana pemulihan. Setelah kesepakatan dicapai, permohonan penghentian penuntutan diajukan, dan surat ketetapan penghentian penuntutan diterbitkan. Meskipun pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban mengganti kerugian yang disepakati, keadaan tetap terpulihkan karena korban telah memaafkan pelaku dan ada rekonsiliasi yang terjalin. Kendala potensial dalam penerapan restorative justice meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses ini, resistensi dari sistem hukum konvensional, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Terlepas dari kendala tersebut, penerapan restorative justice memberikan manfaat signifikan seperti rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, penciptaan ruang untuk pemulihan emosional korban, stimulasi perubahan perilaku positif pada pelaku, serta pengurangan beban pada lembaga pemasyarakatan. Untuk meningkatkan efektivitas restorative justice, perlu disediakan dukungan ekonomi dan sosial bagi pelaku agar mereka dapat memenuhi kewajiban ganti rugi kepada korban. Selain itu, pengembangan program pendidikan dan sosialisasi tentang restorative justice akan memperbaiki pemahaman masyarakat, pelaku, dan aparat hukum mengenai manfaat dan pelaksanaannya

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nikma Turidha
Date Deposited:	22 Aug 2024 07:24
Last Modified:	22 Aug 2024 07:24
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4977

Actions (login required)

View Item