Aini, Quratul (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH TERHADAP PENENTUAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENER MERIAH. S2 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Quratul Aini 227410101011 Cover .pdf Download (33kB)
	Text Quratul Aini 227410101011 Abstrak.pdf Download (12kB)
	Text Quratul Aini 227410101011 BAB 1 .pdf Download (319kB)
	Text Quratul Aini 227410101011 Daftar Pustaka.pdf Download (230kB)
	Text Quratul Aini 227410101011 full tesis .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Lahirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) didasari oleh Wewenang Pemerintah Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Aceh. Majelis Pendidikan Daerah di Kabupaten Bener Meriah adalah suatu Lembaga independen dan bukan suatu unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK, merupakan wadah untuk meningkatkan peran Pendidikan dalam pembagunan Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Kewenangan terhadap penentuan kebijakan Daerah serta hambatan antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan kebijakan dalam Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat Preskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bener Meriah tempatnya di Majelis pendidikan Daerah. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah terhadap penentuan kebijakan yang terdiri dari 1). Pelaksanaan manajemen MPD dalam memberikan pelayanan pendidikan secara bertahap, lembaga MPD telah menjalankan manajemennya khususnya terkait dengan fungsinya sebagai badan pemikir, memberi pertimbangan sebagai pengontrol dan penilai dan sebagai badan mediator masyarakat dengan pemerintah. 2).Pelaksanaan kewenangan MPD dalam memberikan pelayanan pendidikan yaitu menilai penyelenggaraan Pendidikan pada jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan 3) Pelaksanaan kewenangan MPD memberikan rekomendasi terkait kepada Pemerintah terkait Pendidikan. Hambatan dalam Pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah yaitu kurangnya bantuan operasional dan akomodasi dalam MPD sehingga dalam hal ini dapat menghambat program-program kerja. Serta kurangnya sumber daya manusia yang korkompeten pada MPD yang menghambat produktivitas dalam mengembangkan kemajuan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah. Disarankan dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah perlunya Pemerintah melakukan perubahan terhadap isi dari pada Qanun Kab Bener Meriah nomor 24 tahun 2006 dan perlunya MPD untuk berkaborasi antara peraturan Bupati Bener Meriah dengan Qanun Majelis Pendidikan Daerah.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Quratul Aini
Date Deposited:	22 Aug 2024 07:17
Last Modified:	22 Aug 2024 07:17
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4975

Actions (login required)

View Item