RAMANDA, RISA (2024) Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER.pdf Download (14kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (65kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (29kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk kadaluarsa yang beredar di lingkungan masayarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab, faktor penghambat, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggungjawab perdata terhadap pelaku usaha makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian dokumen / literatur. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan konsumen belum optimal karena pengusaha dan masyarakat kurang memperhatikan kewajiban dan hak-hak konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan belum mendapatkan ganti rugi secara optimal. Secara yuridis, konsumen memiliki hak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen termasuk melalui jalur litigasi dan non litigasi, dimana upaya non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi. Pelaku usaha perwakilan Kecamatan Air Putih seharusnya lebih memperhatikan produk yang dijual dan dipasarkan, dan mengganti produk yang sudah kadaluarsa dengan produk yang masih layak diperjual belikan. Kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam pembelian suatu produk makanan dan minuman. Kata Kunci :Tanggung Jawab Perdata, Pelaku Usaha, Konsumen, Kadaluarsa

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Risa Ramanda
Date Deposited:	22 Aug 2024 03:53
Last Modified:	22 Aug 2024 03:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4949

Actions (login required)

View Item