AL HAKIM, HIDAYAT SYAH (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Penelitian Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (45kB)
	Text Abstrak.pdf Download (176kB)
	Text Bab I.pdf Download (232kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (139kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Lhokseumawe sebanyak 57 kasus. Perundungan cenderung terjadi di kelas X dan XI, yang terdiri atas perundungan fisik, verbal, dan cyberbullying. Kebijakan pencegahan dan penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan perhatian yang serius dalam melindungi hak-hak korban perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe, serta mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dalam melindungi hak-hak anak korban perundungan di Sekolah Menengah Atas di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, Aceh. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), metode pengambilan sampel melalui teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) dan dianalisis secara kualitatif. Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas kota Lhokseumawe memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah Kota Lhokseumawe meliputi kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, penanganan kasus tidak optimal, evaluasi dan pengawasan tidak efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali. Pemerintah Aceh melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh telah membentuk satuan tugas pada tingkat daerah dan membentuk TPPK pada tingkat sekolah di seluruh kabupaten/kota, pemerintah harus melakukan penguatan sistem pelaporan, pendampingan korban, serta melakukan sosialisasi dan peningkatan sumber daya manusia serta fasilitas. Evaluasi dan pengawasan penting dilakukan dalam memantau kemajuan program pada satuan pendidikan Indonesia.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Hidayat Syah Al Hakim
Date Deposited:	21 Aug 2024 03:26
Last Modified:	21 Aug 2024 03:26
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4840

Actions (login required)

View Item