Nurlely, Nurlely (2024) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Halaman Cover Skripsi Nurlely.pdf Download (94kB)
	Text Halaman Abstrak Nurlely.pdf Download (85kB)
	Text Halaman Bab I Nurlely.pdf Download (232kB)
	Text Halaman Daftar Pustaka Nurlely.pdf Download (161kB)
	Text Skripsi Utuh Nurlely.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB)

Abstract

Penerapan Restorative Justice (RJ) pada tingkat penyidikan dalam kasus pencurian pagar besi milik PT PIM di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Pasal 12 Perkap Nomor. 6 Tahun 2019 mengatur bahwa RJ pada tahap penyidikan dapat dilakukan jika SPDP belum dikirim ke kejaksaan. Namun, dalam kasus tersebut, RJ diterapkan setelah SPDP dikirim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Restorative Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana terhadap tingkat Penyidikan dalam kasus pencurian pagar besi di Polres Lhokseumawe? dan Hambatan dan Solusi Penyelesaian Tindak Pidana melalui Penerapan Restorative Justice pada tingkat penyidikan di Polres Lhokseumawe? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis kasus dan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu menganalisis data dan menjelaskan fenomenan secara mendalam sedangkan Data penelitian diperoleh dari lapangan (primer), dokumentasi atau laporan (sekunder), dan kamus hukum (tersier). Penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan situasi dan kondisi penerapan RJ di Polres Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian tidak mengidentifikasi penerapan RJ secara benar. Meski ada upaya mediasi oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), RJ tidak dapat diterapkan karena SPDP sudah dikirim ke kejaksaan. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman kepolisian tentang RJ sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Padahal, kasus ini memenuhi syarat materiil dan formil untuk penerapan RJ. Berdasarkan perkap tersebut, adapun Hambatan dalam penerapan RJ meliputi kurangnya keaktifan penyidik dan kecenderungan mengikuti prosedur konvensional. Solusi yang diusulkan termasuk peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi aparat kepolisian tentang RJ serta pemahaman regulasi yang ada. Disarankan untuk meningkatkan pelatihan anggota kepolisian tentang aturan dan prosedur RJ serta peningkatan koordinasi untuk penerapan RJ yang lebih efektif dan memahamai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan RJ. Disarankan untuk meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan penuntut umum dalam mengidentifikasi kasus yang cocok terkait RJ sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nurlely Nurlely Nurlely
Date Deposited:	21 Aug 2024 03:25
Last Modified:	21 Aug 2024 03:25
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4839

Actions (login required)

View Item