Ramadhan, Muhammad Adam (2024) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE. S2 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text MUHAMMAD ADAM_227410101030_Cover.pdf Download (34kB)
	Text MUHAMMAD ADAM_227410101030_Abstrak.pdf Download (15kB)
	Text MUHAMMAD ADAM_227410101030_Bab I.pdf Download (362kB)
	Text MUHAMMAD ADAM_227410101030_Daftar Pustaka.pdf Download (153kB)
	Text MUHAMMAD ADAM_227410101030_PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB)

Abstract

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketentuan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Namun, kepuasan masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Lhokseumawe belum maksimal. Masih ada beberapa masyarakat yang merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kendala dan upaya yang dilakukan pada pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sudah berjalan, namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi berupa mengenai Sumber Daya Manusia, Anggaran, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat serta Juknis. Adapun Upaya yang dilakukan terhadap kendala tersebut berupa dengan meningkatkan Program pelatihan, melakukan perekaman e-KTP bagi calon pemilih pemula dengan cara mendatangi langsung sekolah-sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah pusat, mengusulkan penambahan unit mobile perekaman e-KTP yang dapat menjangkau daerah-daerah sulit diakses, melakukan edukasi tentang keamanan data digital dan memastikan bahwa sistem IKD yang digunakan telah memenuhi standar keamanan yang ketat. Saran penulis dalam penelitian ini adalah agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi Disdukcapil untuk memahami hak dan kewajiban dalam mendapatkan layanan publik berkualitas. Dan disarankan kepada Disdukcapil Kota Lhokseumawe dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta memastikan petugas memiliki kompetensi dan keramahan yang memadai. Serta DPRK Lhokseumawe diharapkan mendukung anggaran Disdukcapil untuk penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Pelayanan Publik.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Muhammad Adam
Date Deposited:	19 Aug 2024 03:26
Last Modified:	19 Aug 2024 03:26
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4668

Actions (login required)

View Item