Rahmatillah, Rahmatillah (2024) IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover rahma.pdf Download (22kB)
	Text Abstrak rahma.pdf Download (12kB)
	Text Bab1 rahma.pdf Download (269kB)
	Text Daftar pustaka rahma.pdf Download (14kB)
	Text Full text rahma.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)

Abstract

ABSTRAK Studi ini mengkaji tentang implementasi kebijakan pemerintah kota Lhokseumawe dalam penanganan perlindungan eksploitasi anak menjadi pengemis di kota Lhokseumawe. Pemerintah kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial Kota Lhokseumawe telah menerapkan kebijakan dalam penanganan perlindungan terhadap anak yang di eksploitasi menjadi pengemis. melalui razia penertiban terhadap pengemis, pendataan, pemberian arahan/bimbingan kepada anak maupun orang tua yang anaknya terjaring razia, dan pemberdayaan untuk anak. namun hingga saat ini jumlah anak yang mengemis berusia dibawah umur yang berkeliaran di Kota Lhokseumawe tidak berkurang. hal ini di tambah dengan pemberitaan dari ajnn dan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Lhokseumawe jumlah anak yang terjaring razia 2021 masih terbilang tinggi. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tenun Aceh nomor 11 tahun 2013 dalam penanganan perlindungan eksploitasi anak menjadi pengemis di kota Lhokseumawe dan apa saja hambatan yang dihadapi dinas sosial kota Lhokseumawe dalam penanganan perlindungan eksploitasi anak menjadi pengemis yang menyebabkan belum efektifnya pengimplementasian kebijakan. perspektif teoritik yang digunakan dalam studi ini adalah implementasi kebijakan menurut Edward III melalui 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas sosial dalam melakukan implementasi kebijakan dalam penanganan perlindungan eksploitasi anak menjadi pengemis di kota Lhokseumawe dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi satpol PP saat melakukan penertiban terhadap pengemis, dinas sosial juga telah berkomitmen dan menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang dimiliki namun pengimplementasian kebijakan belum efektif karena pengaruh dari tidak tersedianya anggaran dan fasilitas khusus untuk penanganan perlindungan eksploitasi anak menjadi pengemis, rendahnya kesadaran diri dalam orang tua si anak yang terjaring razia saat mengemis dan kurangnya partisipasi dari masyarakat hingga penerapan kebijakan menjadi terhambat dan tidak berjalan sehingga mengakibatkan jumlah eksploitasi eksploitasi anak menjadi pengemis masih kota Lhokseumawe. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Eksploitasi Anak, Pengemis, Penanganan, Kota Lhokseumawe. ABSTRACT This study examines the implementation of Lhokseumawe city government policy in handling protection from the exploitation of children into begging in Lhokseumawe city. The Lhokseumawe city government, through the Lhokseumawe City Social Service, has implemented a policy in handling the protection of children who are exploited to become beggars. through controlling raids on beggars, collecting data, providing direction/guidance to children and parents whose children are caught In raids, and empowering children. However, until now the number of underage children wandering around Lhokseumawe City has not decreased. This is coupled with news from AJNN and based on data from the Lhokseumawe City Social Service, the number of children caught in raids in 2021 is still relatively high. Based on the problems above, this research aims to find out how the Aceh weaving number 11 of 2013 is implemented in handling protection from the exploitation of children becoming beggars in the city of Lhokseumawe and what obstacles are faced by the Lhokseumawe city social service in handling protection from the exploitation of children becoming beggars which causes the implementation of the policy to be ineffective. . The theoretical perspective used in this study is policy implementation according to Edward III through 4 variables, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the social service in implementing policies in handling the protection of exploitation of children becoming beggars in the city of Lhokseumawe is carried out by collaborating with the Satpol PP agency when controlling beggars, the social service has also been committed and carried out its duties in accordance with the SOP it has but the implementation The policy has not been effective due to the influence of the unavailability of a budget and special facilities to handle protection against exploitation of children becoming beggars, low self-awareness in the parents of children who are caught In raids while begging and the lack of participation from the community so that the Implementation of the policy becomes hampered and does not work, resulting in the number of exploitation exploitation of children into beggars is still in the city of Lhokseumawe. Keywords : Policy Implementation, Child Exploitation, Begging, Handling, Lhokseumawe City.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Rahma tillah
Date Deposited:	14 Aug 2024 09:11
Last Modified:	14 Aug 2024 09:11
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4492

Actions (login required)

View Item