Zuran, M. Adhit (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Polres Langkat). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text M. Adhit Zuran-Cover.pdf Download (73kB)
	Text M. Adhit Zuran-abstrak.pdf Download (376kB)
	Text M. Adhit Zuran-Bab 1.pdf Download (442kB)
	Text M. Adhit Zuran-Daftar Pustaka.pdf Download (415kB)
	Text SKRIPSI-M. Adhit Zuran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN M. Adhit Zuran 190510206 (Sumiadi, S.H., M.Hum. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.) Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diperlukan peran aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman agar mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur dan terbuka. Saat ini, saksi dan pelapor tindak pidana narkotika masih kurang mendapatkan perlindungan hukum, membuat mereka rentan terhadap ancaman dan teror. Pemasalahan yang akan dibahas ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, dan bagaimana hambatan dalam melakukan perlidungan hukum, dan mengatasi hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan berfokus pada studi lapangan, agar dapat menggambarkan bagaimana permsalahan, serta fakta-fakta yang terjadi, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwasanya bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika ialah menjaga kerahasian identitas saksi pelapor, memberikan perlindungan atas keamanan terhadap saksi pelapor dari ancaman fisik agar saksi pelapor merasa aman dalam memberikan informasi yang dia ketahui tentang suatu tindak pidana narkotika yang sudah ataupun yg sedang terjadi. Hambatan dalam melakukan perlindungan hukum ini adalah karena masih ada ketakutan dari saksi pelapor dan juga rasa tidak peduli dari masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi disekitar mereka sehingga menjadi kendala pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh pihak berwajib perlu adanya peningkatan dalam sistem, layanan, dan prosedur yang telah diatur dalam kerangka perlindungan saksi dan korban. Disarankan Kepolisian perlu meningkatkan sosialisasi perlindungan bagi saksi pelapor. Penting untuk mensosialisasikan peran saksi dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Dengan sosialisasi yang lebih efektif, diharapkan masyarakat akan lebih berani dan aktif memanfaatkan layanan perlindungan yang disediakan oleh kedua lembaga tersebut, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pelapor, Narkotika SUMMARY M. Adhit Zuran 190510206 (Sumiadi, S.H., M.Hum. and Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H.) Narcotics abuse in Indonesia has reached a very worrying level. Narcotics abuse is regulated in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The role of law enforcement officers and community participation is needed in preventing and eradicating narcotics abuse. Witness and victim protection aims to provide a sense of security so that they can provide information honestly and openly. Currently, witnesses and reporters of narcotics crimes still lack legal protection, making them vulnerable to threats and terror. The problems that will be discussed are how to provide legal protection for reporting witnesses, and what are the obstacles in carrying out legal protection, and overcoming obstacles in providing legal protection for reporting witnesses in narcotics crimes. The research method used in this research is an empirical juridical research method. The nature of this research is descriptive with a focus on field studies, in order to describe the problems and facts that occur, the data used is primary data and secondary data. The results of this research are that the form of legal protection for reporting witnesses in narcotics crimes is maintaining the confidentiality of the identity of reporting witnesses, providing security protection for reporting witnesses from physical threats so that reporting witnesses feel safe in providing information that they know about a narcotics crime that has been committed. or what is happening. The obstacles in carrying out legal protection are because there is still fear from reporting witnesses and also a feeling of ignorance from the public about criminal acts that occur around them, which becomes an obstacle for the police in providing protection. Efforts to increase legal protection for witnesses and victims by the authorities require improvements in the systems, services and procedures that have been regulated within the witness and victim protection framework. It is recommended that the police need to increase awareness of protection for reporting witnesses. It is important to socialize the role of witnesses in uncovering narcotics crimes. With more effective outreach, it is hoped that the public will be braver and more active in utilizing the protection services provided by these two institutions, increasing their trust and participation. Key words: Legal Protection, Reporting Witnesses, Narcotics

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Adhit M. Adhit Zuran Universitas Malikussaleh
Date Deposited:	14 Aug 2024 04:27
Last Modified:	14 Aug 2024 04:27
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4437

Actions (login required)

View Item