Maulana, Fauzi (2024) ANALISIS RENCANA PENATAAN RUANG BERDASARKAN QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2032. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (10kB)
	Text Abstrak.pdf Download (47kB)
	Text BAB I.pdf Download (221kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (183kB)
	Text SKRIPSI_FAUZI MAULANA_200510134.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan sistem terintegrasi, termasuk perencanaan, penggunaan, dan pengawasan tata ruang. Namun, Qanun 2013 untuk Kabupaten Aceh Utara menambah aspek zonasi lahan, perlindungan lingkungan, dan infrastruktur. Penyimpangan terlihat dalam pembangunan liar, pemukiman di sungai, pelebaran jalan, dan pembukaan lahan wisata sebelum penetapan Qanun. Tujuan penelitian adalah menganalisis Pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Kabupaten Aceh Utara. Rumusan masalah mencakup pada Bagaimana analisis Rencana Tata Ruang Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 dan Bagaimana Pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dengan metodologi yuridis normatifyang menganalisis masalah dan membangun pemahaman mendalam melalui data normatif seperti kata-kata tertulis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatannya adalah dengan menelaah teori, konsep, dan asas-asas hukum secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTRW Kabupaten Aceh Utara seharusnya memberikan arahan bagi pengembangan wilayah dan menyelaraskan kebijakan penataan ruang antara level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, seperti pembangunan di daerah sungai tanpa tindakan atau sanksi dari pemerintah setempat. Meskipun terdapat kebijakan untuk pengembangan sektor utama, masih terdapat masalah dalam pembangunan seperti peningkatan frekuensi dan dampak bencana alam, alih fungsi lahan, dan kurangnya akses dan pasar. Saran perlu evaluasi tentang penataan ruang diwilayah tata ruang aceh utara dan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang di Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, perlu disusun strategi dan tindakan konkret, termasuk peningkatan infrastruktur, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran masyarakat. Penting juga meningkatkan peran BKPRD Aceh Utara untuk memastikan implementasi yang efektif dan meminimalkan pelanggaran aturan tata ruang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fauzi Maulana
Date Deposited:	14 Aug 2024 02:47
Last Modified:	14 Aug 2024 02:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4434

Actions (login required)

View Item