MAHZURA, MAHZURA (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ETIKA APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA DI POLRES BENER MERIAH. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
Text
COVER.pdf Download (38kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (204kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (304kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (106kB) |
|
Text
skripsi full tex.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) |
Abstract
POLRI bertugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat meskipun terlibat pelanggaran. Namun, kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim Polres Bener Meriah yang mengakibatkan kematian menunjukkan pelanggaran hukum oleh polisi. Keluarga korban melaporkan kasus ini, dan penyelidikan menemukan kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran pasal 351 ayat (3) KUHP serta pemecatan anggota polisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melaukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di polres bener meriah dilakukan dengan proses hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri, faktor kebutuhan lingkungan. Diharapkan kepada Pejabat Polri sudah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap tersangka melanggar kode etik dan KUHP agar dapat melakukan sanksi setimpal sesuai dengan undang-undang dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | mah zura |
Date Deposited: | 14 Aug 2024 02:15 |
Last Modified: | 14 Aug 2024 02:15 |
URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4402 |
Actions (login required)
View Item |