Nasution, Fitri Khodijah (2024) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH TERPADU KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (212kB)
	Text Abstrak.pdf Download (376kB)
	Text BAB I.pdf Download (414kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (113kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan demikian dibutuhkan kepekaan Hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus perkara, sebagaimana dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 pada putusan Nomor 54/Pid.Sus- TPK/2021/PN.Mdn. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran (deskripsi). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur/dokumen (library research). Hasil penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, sudah tepat dan kuat, jika dilihat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam analisis putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn, seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan hukuman yang ada pada Pasal 52 KUHP yang hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari vonis Majelis Hakim supaya memberikan efek jera, karena terdakwa sudah melanggar suatu kewajiban khusus atau kewenangan dari jabatannya yang sudah diberikan dan akibat dari perbuatan terdakwa yang merugikan keuangan negara. Saran dari peneliti untuk menyikapi pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan dengan langkah-langkah yang efektif dan bertanggungjawab, seperti penerapan hukuman yang tegas, penguatan lembaga pengawas, dan peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi di semua tingkatan masyarakat. Kata Kunci : Pidana Korupsi, Undang-Undang Korupsi, Analisis Hakim

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fitri Khodijah Nasution
Date Deposited:	13 Aug 2024 06:44
Last Modified:	13 Aug 2024 06:44
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4400

Actions (login required)

View Item