Dayana, Putri Ayu (2024) EKSAMINASI PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK YANG DIVONIS BEBAS (Studi Putusan PN Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (196kB)
	Text ABSTRACT.pdf Download (191kB)
	Text BAB I.pdf Download (592kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (426kB)
	Text SKRIPSI PUTRI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN PUTRI AYU DAYANA NIM. 200510194 EKSAMINASI PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK YANG DIVONIS BEBAS (Studi Putusan PN Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk) (Romi Asmara, S.H., M.Hum. dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M) Pemerkosaan adalah tindak pelecehan seksual yang dapat menimpa perempuan, pria, dan individu dari berbagai latar belakang, yang banyak menjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Tidak jarang ditemukan hakim memberikan vonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan. Sehingga, diperlukan eksaminasi atas dakwaan maupun putusan pengadilan, seperti dalam putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dan kekeliruan dalam putusan pengadilan, dengan menambahkan catatan-catatan hukum yang relevan. Penelitian terhadap putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan legislatif atau perundang-undangan (statue approach) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Data diperoleh dengan melakukan penelitian hukum, dokumen/literatur, dan kepustakaan. Formulasi sanksi hukum terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP, terbilang sangat berat yaitu pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dengan demikian dibutuhkan penanggulangan kejahatan melalui tindakan preventif dan represif. Selain itu, hakim dituntut untuk bersikap profesional, objektif, dan netral dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengkaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan pelecehan seksual, seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Perkosaan dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disarankan agar dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. Terkait pemerkosaan anak yang divonis bebas, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap berbagai aspek. Penting untuk meninjau ulang semua bukti yang diajukan di persidangan, termasuk kesaksian saksi, barang bukti, dan laporan medis, guna mengidentifikasi apakah ada ketidak konsistenan atau kelemahan yang mempengaruhi putusan hakim. Kata Kunci : Permerkosaan, Anak Dibawah Umur, Eksaminasi SUMMARY PUTRI AYU DAYANA NIM. 200510194 EXAMINATION OF THE DECISION ON THE PERPETRATOR OF CHILD RAPE WHO WAS ACQUITTED (Study of Lhoksukon District Court Decision Number 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk) (Romi Asmara, S.H., M.Hum. and Dr. Hamdani, S.H., LL.M) Rape is an act of sexual harassment that can happen to women, men, and individuals from various backgrounds, many of whom are minors. It is not uncommon for judges to acquit perpetrators of rape. Therefore, an examination of the charges and court decisions is needed, such as in the decision of case number 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. The aim is to identify deficiencies and errors in court decisions, by adding relevant legal notes. Research on the decision of case number 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk, aims to determine and analyze the application of the law to child rape perpetrators and the judge's considerations in issuing an acquittal. This study uses a normative legal method through a legislative or statutory approach (statue approach) by examining related laws and regulations. Data were obtained by conducting legal research, documents/literature, and libraries. The formulation of legal sanctions against perpetrators of rape based on Article 285 of the Criminal Code is considered very severe, namely a maximum prison sentence of twelve years. Thus, crime prevention is needed through preventive and repressive measures. In addition, judges are required to be professional, objective, and neutral in carrying out their duties. By linking the provisions of laws and regulations governing the crime of sexual harassment, such as those contained in Article 285 of the Criminal Code concerning the Crime of Rape with Article 81 paragraph (1) and Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It is recommended that in the judge's consideration of decision number 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. Regarding child rape that was acquitted, an in-depth study of various aspects needs to be carried out. It is important to review all evidence presented at trial, including witness testimony, evidence, and medical reports, to identify whether there are inconsistencies or weaknesses that affect the judge's decision. Keyword : Rape, Minors, Examination

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri Ayu Dayana
Date Deposited:	12 Aug 2024 03:07
Last Modified:	12 Aug 2024 03:07
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4271

Actions (login required)

View Item