Khairani, Khairani (2024) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRASI BAGI TERPIDANA MATI ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover .pdf Download (64kB)
	Text abstrack.pdf Download (13kB)
	Text BAB I.pdf Download (401kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB)
	Text skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN KHAIRANI 200510234 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Grasi Bagi Terpidana Mati Atas Tindak Pidana Narkotika (Husni, S.H.,MH. Dan Dr. Joelman Subadi, S.H.,MH) Narkotika merupakan tindak pidana khusus serta merupakan tindak pidana yang terorganisir yang biasa disebut juga kejahatan luarbiasa. Yang dimana pelaku tindak pidananya dapat dijatuhi hukuman kurungan penjara sampai yang paling berat yaitu hukuman mati yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut ditemukannya beberapa kasus narkotika yang dijerat hukuman tindak pidana mati mengajukan grasi. Grasi adalah hak prerogatif Presiden yang dapat memberikan pengampunan kepada terpidana, seperti perubahan, pengurangan, peringanan atau penghapusan hukuman dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permasalahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkotika dan dampak dari kebijakan hukum pidana atas pemberian grasi kepada terpidana narkotika terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemberian grasi kepada terpidana narkotika yang saat ini berlaku di Indonesia mencakup pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada terpidana, keluarga terpidana dan kuasa hukum. Kebijakan hukum pidana mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkotika mencakup mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, mekanisme pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi, hingga diperolehnya putusan. Pemberian grasi bagi terpidana mati menimbulkan dampak Negatif dan Positif dari masyarakat dan penegakan hukum sehingga adanya alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga presiden mampu mengabulkan grasi tersebut. Disarankan Presiden seharusnya memberikan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan pertimbangkan putusan Mahkamah Agung, tidak berdasarkan alasan politis. Perlu adanya pembaruan kebijakan selain Instruksi Presiden, setidaknya dengan membuat Undang-Undang tentang Panduan Pemberian Grasi terkait Penyalahgunaan Narkotika. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Grasi, Pidana Mati, Narkotika SUMMARY KHAIRANI 200510234 Criminal Law Policy on Clemency for Death Row Prisoners for Narcotics Crimes (Husni, S.H.,MH. and Dr. Joelman Subadi, S.H.,MH) Narcotics are considered a special type of crime and an organized crime, often referred to as extraordinary crime. The perpetrators of such crimes can be sentenced to imprisonment up to the heaviest penalty, which is the death penalty, as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this, several narcotics cases sentenced to the death penalty have applied for clemency. Clemency is the President's prerogative right to grant pardons to convicts, such as commutation, reduction, alleviation, or elimination of sentences, considering the Supreme Court's recommendations. The issues discussed are the criminal law policy regarding the granting of clemency to narcotics convicts and the impact of this criminal law policy on society and law enforcement. The research method used is normative juridical, which involves reviewing or analyzing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Thus, this research is categorized as library research, which is then analyzed using qualitative analysis methods. The research results indicate that the criminal law policy regarding the granting of clemency to narcotics convicts currently in force in Indonesia includes the provision of the right to submit a clemency application by the convict, the convict's family, and legal counsel. The criminal law policy regarding the granting of clemency to narcotics convicts encompasses the mechanism for granting clemency to convicts, the mechanism for submitting clemency applications, the policy considerations for the reasons for granting clemency, and the final decision. The granting of clemency to death row convicts has both negative and positive impacts on society and law enforcement, thereby requiring strong legal grounds and reasons for the president to grant such clemency. It is recommended that the President should grant clemency based on humanitarian reasons, not on the consideration of the Supreme Court's decision, and especially not based on political reasons. There is a need for policy reform beyond Presidential Instructions, at least by enacting a law on Guidelines for Granting Clemency related to Narcotics Abuse. Keywords: Criminal Law Policy, Clemency, Death Penalty, Narcotics

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Khairani Khairani
Date Deposited:	09 Aug 2024 07:41
Last Modified:	09 Aug 2024 07:41
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4266

Actions (login required)

View Item