Nasution, Asmar Gojali (2024) TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP PEMILIHAN LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (33kB)
	Text Abstrak Skripsi Asmar.pdf Download (35kB)
	Text BAB I Skripsi Asmar.pdf Download (244kB)
	Text Daftar Pustaka Skripsi Asmar.pdf Download (180kB)
	Text Skripsi Asmar Full.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB)

Abstract

Sistem proporsional terbuka di amanatkan dalam pasal 168 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam tinjauan hukum sistem ini masih memiliki permasalahan, terutama melemahkan perkaderan dan partai cenderung mengusung calon yang memiliki Tingkat popularitas tinggi semata tanpa menitik beratkan kapasitas. Permasalahan nya ialah mengenai kewenangan partai politik dalam penentuan calon anggota legislatif pengaturan sistem proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan parpol dalam menentukan calon legislatif dan untuk mengetahui secara luas pengaturan sistem proporsional terbuka berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu serta PKPU No. 10 tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan cara maneliti bahan pustaka seperti norma-norma hukum atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis hukum. Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah mengkaji undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan analisis hukum adalah peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu sistem proporsional terbuka menjadi sebuah sistem yang dijalankan dalam pemilihan umum. Tetapi perspektif hukum memberikan pandangan yang berbeda, kekurangan pada sistem ini sangatlah banyak. Mulai dari pengusungan calon yang didasarkan pada popularitas bukan dari kapasitas pribadinya. Membuka ruang KKN dan mekhianati amanat dari undang�undang partai politik. Walaupun pada kenyataannya sistem ini memberikan ruang luas kepada pemilih untuk memilih calon legislatif yang di kehendakinya. Disarankan kepada Partai politik untuk menjalankan amanat demokrasi berdasarkan UU partai politik dan DPR harus memperkuat dengan merevisi UU partai politik dan UU pemilu terhadap norma hukum maupun dampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Begitu juga dengan KPU untuk harus lebih selektif lagi dalam mengeluarkan PKPU dan menyesuaikannya kepada putusan mahkamah konstitusi. Sehingga terciptanya penguatan pada sistem ini agar terciptanya cheks and balances sytem di pemerintahan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Asmar Gojali Nasution
Date Deposited:	13 Aug 2024 02:19
Last Modified:	13 Aug 2024 02:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4235

Actions (login required)

View Item