Maulidini, Maulidini (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Maulidini_200510050_Cover.pdf Download (10kB)
	Text Maulidini_200510050_Abstrak.pdf Download (184kB)
	Text Maulidini_200510050_BAB I.pdf Download (406kB)
	Text Maulidini_200510050_Daftar Pustaka .pdf Download (298kB)
	Text Maulidini_200510050_Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Registered users only Download (918kB)

Abstract

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam hewani (satwa), satwa sangat berperan dalam pembentukan lingkungan hidup, apabila terjadinya suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kawasan suaka alam dan kawasan kelestarian alam maka diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pasal yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi, mengetahui Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan dua teknik pengambilan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Timur, sampel terdiri dari informan dan responden. Sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian adalah penegakan hukum dalam menangani kasus perdagangan satwa yang dilindungi tidak berjalan efektif, karena tidak adanya upaya komprehensif perlu adanya revisi terhadap peraturan yang berlaku melihat perkembangan zaman sekarang ini dan melihat melalui teori dan praktik yang belum sesuai sebagaimana aturan yang berlaku. Untuk hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu hambatan internal dan eksternal, Untuk upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang yaitu sosialisasi atau penyadartahuan kepada masyarakat, patrol desa, patrol berbasis smartpatrol di kawasan koservasi. Adapun saran yang diberikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yaitu diperlukan upaya dalam bentuk sosialisasi secara berkelanjutan atau melakukan kampanye di berbagai media sosial dan juga melibatkan orang-orang yang bersangkutan didalamnya untuk memberikan edukasi akan pentingnya tidak melakukan kekerasan terhadap satwa dan melindungi satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang . Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Satwa.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Maulidini Maulidini
Date Deposited:	08 Aug 2024 02:46
Last Modified:	08 Aug 2024 02:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4144

Actions (login required)

View Item